Pemerintah: Pengambilan Keputusan Kebencanaan Perlu Libatkan Perempuan

Liputan6.com, Jakarta Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nyimas Aliah mengatakan pengambilan keputusan kebencanaan perlu melibatkan perempuan. Sebab, perempuan bisa lebih merinci kebutuhan wanita yang menjadi korban bencana.

"Padahal perempuan lebih tahu kebutuhan perempuan pada saat terjadi bencana, termasuk pada saat evakuasi maupun di pengungsian," kata Nyimas dalam bincang-bincang dengan media di Jakarta, Jumat.

Nyimas mengatakan ada empat kebutuhan kodrati perempuan yang tetap harus dipenuhi meskipun dalam situasi bencana dan pengungsian, yaitu menstruasi, kebutuhan terkait hamil, melahirkan dan menyusui.

Bila keempat kebutuhan kodrati itu tidak bisa terpenuhi dalam situasi bencana dan pengungsian, maka bisa disebut telah terjadi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.

"Namun, saat kami sampaikan hal itu, masih ada pandangan yang mengatakan perempuan juga jangan terlalu banyak menuntut. Padahal kami bukan menuntut lebih karena itu adalah hak perempuan," ujar Nyimas seperti dilansir Antara.

Menurut dia, pandangan kurang menyenangkan tersebut bisa jadi karena perspektif gender yang masih kurang dalam penanganan kebencanaan di Indonesia. Karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan selalu menyuarakan hal tersebut.

"Rasa nyaman juga harus dipenuhi meskipun dalam kondisi darurat dan pengungsian. Itu juga demi anak-anak Indonesia ke depan yang selalu dikatakan berawal dari peran perempuan," kata Nyimas.

Bincang-bincang dengan media yang diadakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menghadirkan sejumlah narasumber.

Selain Nyimas, narasumber lainnya adalah perwakilan Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa Bangsa (UNFPA) untuk Indonesia Martha Ismail dan Elisabeth Sidabutar.

Saksikan video pilihan di bawah ini: