Ketua MUI: Lembaga Keumatan Jangan Jadi Alat Partai Politik

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin menentang masjid dan komponen keumatan dijadikan alat politik praktis. Politisasi agama pada tahun politik ini, menurutnya, mengancam keutuhan bangsa.

Ma'ruf meminta umat tidak diatur-atur untuk menentukan pilihan politiknya.

"Silakan pilih pemimpin sesuai dengan keinginannya hati nuraninya tapi perbedaan pilihan itu kemudian tidak menimbulkan permusuhan karena itu kita menjaga bersama penguatan ukhuwahnya," kata Ma'ruf di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (2/5/2018).

Ma'ruf mengecam lembaga umat dijadikan sebagai alat untuk memenuhi hasrat politik partai. Ia mengatakan, partai harus menggunakan wadah lain untuk berkampanye.

"Jangan gunakan lembaga keumatan keagamaan untuk dijadikan semacam untuk mengembangkan kepentingan politik jangka pendek, jangan dijadikan alat partai," ujarnya.

Ma'ruf menambahkan, masjid atau pengajian bisa dipakai sebagai tempat mengajarkan politik santun untuk kepentingan kebangsaan. Bukan menggunakan masjid sebagai tempat partai politik untuk menyetir pilihan umat.

"Yang tidak boleh politik kepartaian menggunakan tempat umum, tempat keagamaan, pendidikan," ungkapnya.

Sebelumnya, isu politisasi masjid kembali terangkat ke publik. Hal tersebut gara-garanya pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.

Amien, dalam tasyakuran di Balai Kota beberapa waktu silam, mengatakan bahwa masjid maupun pengajian harus disusupi isu politik, mengingat tengah menghadapi momentum pesta demokrasi.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: merdeka.com

Saksikan video pilihan di bawah ini: