Komisi X DPR RI Soroti SDM Guru dan Sarana Prasarana Pendidikan di Papua Barat

Liputan6.com, Manokwari Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Manokwari, Papua Barat, pada Senin (30/4/2018). Di sana, mereka memberikan perhatian serius terhadap masalah Sumber Daya Manusia (SDM) guru serta sarana dan prasarana pendidikan di Papua Barat.

Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, sampai saat ini masalah pendidikan di Indonesia masih belum menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan. Berbagai permasalahan klasik, seperti karakter, guru, kurikulum, serta sarana dan prasarana masih terjadi sepanjang 2017 dan awal 2018.

“Persoalan guru utamanya terletak pada beban berat tugas mengajar yang tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan dan perlindungan bagi guru. Persoalan sarana dan prasarana juga menyedihkan,” ujar Politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Manokwari, Papua Barat, Senin (30/4/2018). 

Abdul menjelaskan, dari 1.833.000 ruang kelas di seluruh Indonesia, hanya 470.000 ribu ruang yang dalam kondisi baik (26 persen) dan hanya 50 persen sekolah yang memiliki alat peraga pendidikan. Ia menilai, kondisi di Papua Barat sendiri juga belum menggembirakan.

Tim Kunker Komisi X meninjau langsung ke SMA dan SMK yang berada di dalam wilayah jantung kota Manokwari. Mereka memukan sekolah di daerah itu belum dilengkapi fasilitas praktik yang layak untuk laboratorium jurusan IPA.

“Dari hasil kunjungan ke beberapa sekolah setingkat SMA dan SMK, masih ditemui beberapa keluhan tentang sarana dan prasarana. Telah kami dengar dan terima, ini untuk menjadi bahan evaluasi kami dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pemerintah daerah. Sebab, terkait memajukan pendidikan adalah tanggung jawab semua pihak,” ucap Fikri saat mengunjungi SMKN 3 Manokwari. 

Menurut neraca pendidikan daerah yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), diperoleh informasi bahwa persentase anggaran urusan pendidikan di Papua Barat dalam APBD di luar transfer daerah jauh di bawah 20 persen, hanya sekitar 2-3 persen. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sekitar 61-63, masih di bawah rata-rata nasional (69,55).

Sementara itu, uji kompetensi guru, baik guru SD, SMP, SMA, maupun SMK Papua Barat, hasilnya di bawah rata-rata nasional. Indeks Integritas Ujian Nasional masih di bawah rata-rata nasional pula.

Karena itu, pendidikan dasar dan menengah di Papua Barat perlu mendapat perhatian serius. Kesadaran semua pihak dalam membenahi dan memajukan pendidikan pun amat diperlukan.

(*)