Komisi XI Dorong Perbankan Bali Salurkan KUR

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi XI DPR RI Willgo Zainar mengatakan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) sangat efektif untuk meningkatkan perekonomian, khususnya untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Untuk itu, sektor perbankan didorong untuk terus menyalurkan UMKM. Menurutnya, pelaku UMKM harus diberi kepercayaan untuk mendapatkan KUR.

“Ada beberapa UMKM yang sudah mendapatkan KUR, tapi ada pula yang belum. Akhirnya mereka menggunakan kredit konvensional atau regular dengan menggunakan rekening koran. Ini juga harus menjadi sasaran KUR, agar beban bunga bisa menjadi lebih rendah dan mereka bisa berdaya saing,” kata Willgo disela-sela Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke nasabah penerima KUR di Kabupaten Gianyar, Bali, Senin (30/4/2018).

Politisi Partai Gerindra itu memaparkan, untuk penyaluran KUR kepada pelaku UMKM, bantuan dana dari perbankan mungkin tidak harus Rp25 juta, bisa dicoba di nominal Rp5 juta sampai dengan Rp15 juta, agar pelaku UMKM terbiasa bertransaksi dengan perbankan. Jika ke depannya mereka bisa tumbuh dan meningkat, maka KUR ini bisa ditingkatkan.

“Saya kira masyarakat harus diberikan kepercayaan diawal. Mereka sebenarnya memiliki usaha, tapi kelengkapan administrasinya saja yang masih belum memenuhi syarat. Dan kita berharap bantuan tersebut mencapai angka Rp25 juta dengan tanpa agunan, karena memang itu yang menjadi program pemerintah dan telah dijamin oleh Askrindo dan Jamkrindo sebagai lembaga asuransi pembiayaan,” tambah Willgo.

Ia menambahkan, sejauh ini peran Bank Indonesia sudah melakukan pembinaan dengan baik. Perbankan juga seharusnya melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha, karena memiliki dana Corporate Social Responsibility (CSR). Menurutnya, ada baiknya dana tersebut membantu meningkatkan kompetensi pengusaha kecil, sehingga mereka bisa tumbuh seiring dengan perkembangan tren dan zaman, agar tidak tertinggal dan tergilas pada persaingan global.

“Kita juga lihat untuk membuat tenun saja masih menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM), ini saya rasa kurang maksimal, kebanyakan penyerapan dari industri kreatif ini mayoritas adalah padat karya. Pemerintah, perbankan dan pelaku usaha harus bersama-sama berpikir bagaimana program KUR ini bisa meningkatkan kapasitas permodalan dan kapasitas pemasarannya,” jelas Willgo.

Politisi dapil NTB itu mengatakan, UMKM merupakan sentra-sentra produksi tingkat home industry yang bisa menyerap lapangan pekerjaan lebih besar lagi. Ke depannya diharapkan bisa menciptakan lagi home industry dan lapangan kerja berbasis desa, karena tiap masing-masing desa memiliki potensi untuk menciptakan home industry, dengan konsep one village one product, dan one village one industry.

“Hanya saja beberapa tren penjualan hasil UMKM di Bali ini agak menurun. Bisa jadi kemarin karena ada faktor erupsi Gunung Agung, ataupun karena tren daya beli masyarakat melemah. Tapi sekarang kami melihat mereka sudah melakukan kombinasi pemasaran hasil usahanya, yaitu 50 persen untuk lokal dan 50 persen untuk ekspor. Saya kira ini sebuah inovasi yang bagus. Bila daya beli masyarakat lokal turun maka digenjot dari sisi ekspornya,” tutup Willgo.

(*)