Peta Politik Parpol Pilkada 2024, KIM Plus Menang Telak atas PDIP?

Wiranto: Kalau Saling Menyalahkan itu Bagian dari Teror

Masalah terorisme tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di negara-negara lainnya dan telah menjadi musuh bersama.

oleh Hanz Jimenez Salim diperbarui 16 Mei 2018, 18:47 WIB

Diterbitkan 16 Mei 2018, 18:47 WIB

Jusuf Kalla hingga Fadli Zon Hadiri Pengucapan Sumpah Ketua MK

Menko Polhukam Wiranto menghadiri acara pengucapan sumpah jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK Anwar Usman dan Aswanto, Jakarta, Senin (2/4). Sejumlah pejabat negara menghadiri acara pengucapan sumpah Ketua dan Wakil Ketua MK. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto meminta masyarakat tak saling menyalahkan terkait serangkaian teror terjadi di tanah air. Wiranto pun menolak adanya desakan pergantian Kapolri dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), menyusul terjadinya aksi teror di Jawa Timur.

"Kita tidak boleh saling menyalahkan. Kalau menyalahkan itu bagian dari teror," kata Wiranto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/5).

Wiranto pun enggan menyebut kepolisian dan intelijen kecolongan hingga terjadi aksi teror. Ia menegaskan bahwa masalah terorisme tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di negara-negara lainnya dan telah menjadi musuh bersama.

"Di seluruh dunia juga menghadapi hal serupa. Jangan kita saling menyalahkan," tandas Wiranto.

Sebelumnya, wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan perlu keseriusan pemerintah dalam menumpas tindak pidana terorisme yang belakangan ini marak terjadi. Dia menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot pejabat terkait pemberantasan tindak terorisme yang tidak memiliki komitmen untuk memberantas aksi teror tersebut.

"Jika mereka tidak sanggup menyatakan komitmen dan kesanggupannya untuk menumpas atau menghancurkan terorisme dalam kurun waktu yang ditetapkan, maka presiden atau pemerintah harus mencari dan meminta komitmen dan kesanggupan pejabat baru Kepala BNPT (Badan Nasional Penaggulangan Terorisme), Kapolri, Kepala BIN (Badan Intelijen Negara), Panglima TNI dan lain-lain," katanya, Rabu (16/5).

Dia menuturkan, jika para pejabat tersebut menyatakan siap memberantas terorisme, maka bisa tetap menjabat di posisinya. Bahkan, tambahnya, para pejabat itu harus diberikan fasilitas tambahan yang memadai.

"Jika pejabat pejabat tersebut menyanggupi untuk menghancurkan terorisme dalam jangka waktu tertentu, maka lanjutkan posisinya dan percayakan serta dukung dana dengan fasilitasi kerja," ungkap Wiranto.