Wakil Ketua MPR: Indonesia Butuh Pedoman Arah Negara Semacam GBHN

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahyudin mengatakan pedoman arah bagi bangsa dan negara Indonesia ke depannya perlu dihidupkan lagi.

"MPR melihat kebutuhan harus ada pedoman kemana arah negara ini kedepan seperti GBHN dahulu," kata Wakil Ketua MPR Mahyudin disela-sela sosialisasi Empat Pilar di Balikpapan Kalimantan Timur, Minggu (20/5/2018) seperti dilansir Antara.

Pernyataan Mahyudin tersebut disampaikan menanggapi banyaknya masukan dan usulan ke MPR terkait perlunya dihidupkan kembali semacam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pasca 20 tahun reformasi ini dirasakan ada yang kurang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lebih lanjut Mahyudin menegaskan, MPR juga memandang perlu adanya GBHN tersebut namun hal itu tergantung dari persetujuan parpol-parpol.

"Jadi tidak hanya bertumpu pada visi dan misi capres tapi justru nanti baik presiden, gubernur maupun bupati dan wali kota tidak semua visi dan misi itu harus sejalan dengan GBHN," kata Mahyudin.

Lebih lanjut Mahyudin menjelaskan bahwa 20 tahun pasca reformasi memang dirasakan banyak pembangunan berjalan. Namun masalahnya bagaimana dengan jangka menengah dan panjangnya, apa yang akan dicapai.

Sementara bisa saja visi dan misi presidennya tidak berkesinambungan dengan pendahulunya.

Sayangnya, menurut Mahyudin, rencana membuat pedoman negara tak bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Ia menilai idealnya hal itu dibahas di parlemen mendatang usai Pemilu. 

"Namun sepertinya tidak akan bisa pada periode ini. Karena saat ini sudah masuk tahun politik sehingga parpol-parpol juga fokus ke situ," kata Mahyudin.

Meskipun demikian, tambah Mahyudin, mengakui usulan yang masuk ke MPR sebagian besar menginginkan adanya semacam GBHN itu kembali ada.

Saksikan video pilihan di bawah ini