Menaker Jelaskan Sistem Pemagangan Sistematis kepada Pengusaha Apindo

Liputan6.com, Riau Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah membentuk sistem pemagangan yang terstruktur, sistematis, dan masif guna menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan kompeten. Hal ini untuk menghindari pemberian tugas yang tidak terstruktur dan kurang sesuai bagi peserta magang.

Melalui sistem pemagangan yang baik, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), M. Hanif Dhakiri, tidak ingin lagi ada peserta magang yang hanya disuruh bikin kopi dan foto copy.

"Salah-satu cara menciptakan SDM terampil adalah melalui pemagangan, tapi pemagangannya ini bukan rekrutmen buruh murah. Jadi, pemagangan yang benar-benar sistematis," ujarnya, saat sahur bersama pengusaha Apindo DPP Riau, Sabtu (19/5/2018).

Hanif mengatakan, contoh bagus sistem pemagangan sektor otomotif ada di Toyota. Di sana, sistem pemagangannya  efisien dalam hal biaya, tetapi mampu menunjukkan sisi pengembangan skill yang jauh lebih cepat.

"Anak-anak menjadi memiliki skill luar biasa karena mereka menjalani pemagangan yang benar, bukan hanya sekadar disuruh bikin kopi dan foto copy," ucapnya.

Hanif mengaku, ke depan akan semakin banyak timbul tantangan di bidang ketenagakerjaan, bukan hanya soal hubungan industrial melainkan tentang pekerja terampil yang sangat sedikit.

"Ini terjadi karena dari sisi pendidikan, angkatan kerja kita sekitar 60% masih lulusan SD-SMP. Oleh karena itu saya minta tolong kepada teman-teman Apindo untuk bersama-sama pemerintah menggenjot peningkatan skill," kata dia.

Pemerintah pusat saat ini sudah memiliki Komite Vokasi Nasional yang beranggotakan unsur pemerintah (Kemnaker), pengusaha (Kadin dan Apindo), dan perguruan tinggi. Hanif pun berharap konsep pemagangan yang ada di pusat bisa diadopsi di daerah.

"Jika ini bisa dikembangkan di daerah, kita juga bisa buat skema-skema pemagangan di sini. Sektor industrinya apa saja. Mungkin pariwisata, perhotelan, atau perkebunan, tapi pola dan sistemnya harus jelas. Kalau kita tidak melakukan ini, akan sulit mendapatkan tenaga kerja skill di masa depan," ujarnya.

Hanif mengambil contoh kasus di Morowali. Di sana, mencari pekerja yang memiliki keterampilan mengendarai mobil truk saja sangat sulit.

"1500 lowongan untuk supir Dam Truk dibuka di Morowali. Syaratnya hanya satu, memiliki SIM B2, yang daftar berapa? Hanya 8 orang. Akhirnya diturunkan dari B2 ke B1. Tetap saja tidak nambah. Akhirnya diturunkan lagi menjadi SIM A. Hasilnya nambahnya tidak banyak. Sampai akhirnya tidak perlu syarat SIM, tapi setelah dites enggak bisa juga. Ini gimana?" ujarnya.

Untuk itu, Hanif sekali lagi meminta bantuan kepada para pengusaha Apindo untuk menggenjot pemagangan bersama Pemerintah.

"Presiden Jokowi sudah memberikan tambahan anggaran ke Kemanker sebanyak 3,1 triliun khusus untuk program pelatihan. Jadi, ini untuk membantu penyediaan tenaga kerja skill. Investasi pemerintah ditambah magang tentu akan baik," ucapnya.

Selain itu, Kemnaker bersama Kementerian Perindustrian juga sedang mengusulkan pemberian insentif kepada dunia usaha yang ikut investasi SDM.

"Ini dilakukan dalam rangka mendorong perusahaan untuk semakin berminat investasi SDM," kata Hanif.

(*)