Moeldoko: Jangan Termakan Isu yang Lemahkan BPIP

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Jenderal TNI Moeldoko mengingatkan arti penting keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Ia mengatakan, lembaga itu diperlukan untuk menangkal ancaman radikalisme.

"Jadi BPIP itu kalau masyarakat lagi kering persoalan-persoalan ideologi, ancaman radikalisme semakin tinggi, saya rasa BPIP itu sangat diperlukan," kata Moeldoko di sela-sela panen kopi di Gunung Puntang, Jawa Barat, seperti dilansir dari Antara, Rabu (30/5/2018).

BPIP belakangan menjadi sorotan ketika Jokowi meneken Perpres 42/2018. Di sana diuraikan penghasilan jajaran BPIP yang mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah.

Namun, Moeldoko enggan berkomentar lebih lanjut mengenai polemik besaran gaji pemimpin, pejabat, dan pegawai BPIP tersebut.

"Jangan terus resisten terhadap keberadaan lembaga itu, jangan. Kalau yang jadi pertimbangannya itu besaran gaji, saya pikir ada standarnya. Itu jangan saya yang menjawab, Menteri Keuangan mungkin mempunyai standar. Saya enggak mau jawab," kata dia.

Ia menekankan, BPIP punya posisi strategis karena berfungsi mengarusutamakan ideologi Pancasila kepada masyarakat melalui upaya sosialisasi.

"Jangan termakan opini-opini lain yang diduga ada upaya-upaya tertentu untuk melemahkan lembaga ini agar tidak berfungsi dengan baik," Moeldoko berujar.

Dikutip dari Perpres 42/2018 yang diunduh dari laman setneg.go.id, diketahui gaji Ketua Dewan Pengarah BPIP yang dijabat Megawati Soekarnoputri mencapai Rp 112.548.000 per bulan.

Jajaran anggota dewan pengarah masing-masing mendapatkan Rp 100.811.000 per bulan.

Saksikan video pilihan di bawah ini