Pungli Belum Hilang, Kasus Thamrin City Bukti Dibiarkan Hingga Tahunan

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kaget mendengar laporan 70 sopir truk yang datang ke Istana Negara, Jakarta pada Selasa 8 Mei 2018. Para pengemudi angkutan barang itu mengeluhkan masih banyaknya pungutan liar alias pungli dan aksi premanisme di jalan.

Mereka yang sudah tahunan bahkan puluhan tahun bergulat dengan profesinya itu mengaku terus dibayangi keberadaan preman wilayah setempat yang dilintasi. Bahkan tidak ketinggalan pungli juga dilakukan oleh anggota kepolisian dan Dinas Perhubungan (Dishub).

"Paling rawan lintas timur Sumatera, perbatasan Aceh sampai Medan, melalui Bagan Batu, Binjai, paling banyak preman. Batasnya sampai Pekanbaru. Habis Pelalawan Riau, itu mobil saya sampai dibakar sama premanisme," jelas salah satu pengemudi truk kepada Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa 8 Mei 2018.

"Lalu perbatasan Jambi sampai Palembang. Setelah masuk Sumsel, yang namanya bedeng seng, yang ada stiker di bak mobil. Setelah itu kalau di bedeng seng kalau kita lewat aja, itu wajib bayar. Kalau nggak, kaca pecah, kalau nggak golok sampai di leher. Atau nggak ranjau paku," sambung dia.

Menindaklanjuti aduan para sopir truk, Jokowi langsung memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Wakapolri Komjen Syafruddin untuk turun ke lapangan. Orang nomor satu di Indonesia itu ingin pungli dan aksi premanisme dibersihkan sampai ke akarnya.

"Saya kan dengarnya sedikit, ternyata setelah bertanya kepada para pengemudi, para supir ternyata sangat banyak (pungli dan premanisme). Kaget dong," tutur Jokowi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun kena colek Jokowi. Baik itu preman jalanan hingga anggota kepolisian dan Dishub, semua yang terlibat pungli diminta segera ditindak tegas.

"Disikat semuanya," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Menyusul kembali tersorotnya persoalan pungutan liar, sebulan usai pertemuan itu pihak kepolisian mengungkap adanya praktik pungli dan premanisme di Ibu Kota.

Polsek Metro Tanah Abang meringkus delapan tersangka pemerasan yang kerap beraksi di sekitaran wilayah Thamrin City, Kebon Kacang, Jakarta Pusat. Mereka berinisial NT (37), ES (29), AR (22), YR (28), AMB (28), DS(31), AM (40), MM (39).

Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Lukman Cahyono menyampaikan, operasi penangkapan itu dimulai pada Jumat 1 Juni 2018.

"Modus operandi dari para pelaku adalah menarik biaya retribusi kepada kendaran-kendaraan angkutan barang (truk, pick up, box) yang melintas di wilayah Jalan Kebon Kacang Raya atau sekitaran Thamrin City dan menarik biaya parkir dengan biaya tinggi dan dengan paksaan," kata Lukman dalam keterangannya, Senin 4 Juni 2018.

Menurut Lukman, pelaku menggunakan dua lokasi berbeda di sekitaran Thamrin City untuk menerapkan biaya retribusi dan parkir. Para sopir angkutan barang pun dipaksa merogoh kocek cukup besar jika melintas dan beraktivitas di wilayah tersebut.

"Para pelaku memberikan karcis retribusi yang difotocopy sendiri dan tertera biaya Rp 10 ribu dan karcis parkir dengan biaya Rp 30 ribu," terang dia.

Jika menolak tunduk dengan biaya paksa itu, sopir angkutan barang akan diusir dan tidak diperbolehkan parkir di area jalan tersebut. Terlebih, jalur yang disulap jadi lahan parkir itu merupakan jalan umum yang dilarang difungsikan sebagai parkiran.

Para pelaku diketahui sudah tahunan menggeluti pungli dan premanisme di kawasan Thamrin City. Mereka yang merupakan warga setempat itu kini terancam pidana penjara maksimal 9 tahun.

"Oh sudah lama itu (pungli), ada setahunan lebih," beber Lukman.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga telah mengultimatum jajarannya agar memberantas aksi pungli, terutama yang dilakukan oknum anggota. Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam Polri) juga diminta tegas melakukan penangkapan.

"Pungli di jalan oleh preman tangkap, oknum Polri (terlibat) Propam akan tangkap," tegas Tito dalam Rapat Lintas Sektoral Kesiapan Pengamanan Idul Fitri di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta, Selasa 5 Juni 2018.

Fokus penanganan pungli ini tentu dilakukan lantaran telah mendapat keluhan dari Presiden Jokowi. Polri diminta bekerja maksimal memberantas anggota yang terlibat.

"Copet, calo, ditangkapi saja, kelompok begal harus dibersihkan dari sekarang," ucap Tito.

Meski pungli sudah lama dan terus saja terjadi, Presiden Jokowi menampik pemerintah kecolongan menangani aksi liar yang merugikan masyarakat itu. Satgas Saber Pungli dinilai sudah bekerja efektif dengan segudang tugasnya.

"Kalau Saber Pungli kan semuanya dari urusan KTP di kelurahan atau urusan sertifikat di BPN. Ini (pungli sopir truk) kan sangat khusus sekali, jadi saya rasa ini langsung ditangani oleh Polri," terang Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa 8 Mei 2018.

Pungli terhadap sopir angkutan barang yang terjadi di banyak wilayah, mulai dari Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat sampai Aceh dan bahkan di Jakarta, tentu meresahkan dan berpengaruh terhadap stabilitas perekonomian negara. Aksi tersebut dapat memicu tingginya harga barang.

"Premanisme dan pungli ini mengakibatkan adanya cost-cost tambahan yang seharusnya tidak perlu. Dan itu dirasakan sopir truk sangat menggangu, sangat mengganggu sekali," Jokowi menandaskan.

Saksikan video pilihan di bawah ini