PAN Dorong Zulhas Jadi Capres Jika MK Kabulkan Presidential Threshold 0 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan menilai, sikap seluruh partai politik akan berubah jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden dari 20 persen menjadi 0 persen. Jika dikabulkan MK, dia yakin para ketum parpol akan mencalonkan diri sebagai capres.

"Sekarang semua ini sebetulnya lagi menunggu keputusan MK terhadap judicial review itu. Kita tunggu saja kalau kemudian MK membatalkan PT 20 persen semua cair lagi, koalisi terbangun pasti akan cair. Setiap ketum partai politik saya yakin akan mengajukan capres," kata Taufik di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (3/7/2018).

Dia menambahkan, ambang batas 0 persen ibarat tiket gratis yang tidak akan dibuang oleh partai politik. Karena itu, para figur capres non-parpol akan dikesampingkan.

"Kalau 0 persen otomatis freepass, pasti akan diprioritaskan pada ketum masing-masing. Jadi kalau mereka yang tidak duduk sebagai ketum parpol pasti akan dinomorduakan karena kesempatan buat parpol kalau PT 0 persen," ucap Taufik.

Ia melanjutkan, nama-nama yang dipertimbangkan PAN juga banyak. Jika judicial review dikabulkan, PAN pasti menjagokan Ketua Umum (Ketum) PAN, Zulkifli Hasan.

"Logikanya, ketum lokomotif dalam proses itu. Karena aneh justru kalau ketum enggak mencalonkan diri. Masa kepala suku nggak nyalon, masa kruncu-kruncu yang suruh duluan," tegas Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan ini.

Selain itu, Taufik juga minta para kandidat capres memperhatikan masalah ekonomi bangsa. Menurut dia, ekonomi saat ini memprihatinkan dan PAN ingin para capres yang maju memiliki solusi untuk mengatasi masalah ekonomi.

"Artinya, kalau seseorang maju sebagai capres, dia harus memiliki tim ekonomi yang sangat tangguh," ujar Taufik.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Di sisi lain, Taufik merasa para kandidat capres saat ini merasa ragu untuk maju. Sebab, para capres tak ingin mengurus utang negara yang bengkak akibat pemerintahan sebelumnya.

"Jadi siapa pun yang berutang untuk negara kita wajib dan bertanggung jawab. Jangan dia yang berutang rakyat yang suruh bayar. Hitung ribuan triliun rakyat suruh bayar atau presiden berikutnya suruh bayar. Nah ini repot," tandas Taufik.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com