Barang Mewah dan Jasa Premium Kena PPN 12 Persen Mulai 1 Januari 2025, Dampaknya?

Mendagri Kirim SK Wagub Aceh dan Wabup Bener Meriah Jadi Plt

KPK menetapkan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sebagai tersangka kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh 2018.

oleh Putu Merta Surya Putra diperbarui 06 Jul 2018, 10:57 WIB

Diterbitkan 06 Jul 2018, 10:57 WIB

Mendagri Tjahjo Kumolo mengunting E-KTP di gudang penyimpanan barang inventarisasi Kemendagri di Jalan Raya Parung, Kab Bogor (30/5). Tjahjo melihat kondisi gudang pasca-insiden tercecernya E-KTP di jalan raya Selabenda Bogor. (Merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah mendapatkan surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk status Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi. Ia pun langsung menunjuk para wakil kepada daerah di wilayah tersebut untuk jadi pelaksana tugas (Plt).

"Sudah (dapat surat dari KPK), Plt-nya Wagub dan wakilnya (bupati). Sudah dikirim supaya tidak ada perpanjangan permintaan," ucap Tjahjo di Jakarta, Kamis (5/7/2018) malam.

Dia menuturkan, formalnya hari Senin akan dilakukan di Jakarta. Sementara SK-nya telah dikirim hari ini.

"Tinggal formalnya hari Senin. Senin saya undang, SK-nya sudah dikirim supaya ada apa-apa bisa diproses secepatnya," Tjahjo memungkasi.

KPK menetapkan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sebagai tersangka kasus dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018.

Selain Irwandi Yusuf, KPK juga menetapkan tiga orang tersangka lainnya. Mereka adalah Bupati Bener Meriah Ahmadi serta dua pihak swasta bernama Hendri Yuzal dan Syaiful Bahri.

Operasi Tangkap Tangan

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan menetapkan 4 orang sebagai tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan.

Dari kasus yang bermula dari operasi tangkap tangan ini, KPK menduga ada pemberian dari Ahmadi kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sebesar Rp 500 juta bagian dari Rp 1,5 miliar. Uang tersebut diminta Irwandi terkait fee ijon proyek-proyek infrastruktur yang bersumber dari DOKA.

"Pemberian kepada Gubernur dilakukan melalui orang-orang dekat Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah," ucap Basaria.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓