PDIP: Suara Puan Maharani Besar di Dapil Solo

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani akan maju sebagai calon legislatif (caleg) dari PDIP. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Eriko Sotarduga, suara pemilih Puan sangat besar, terutama di daerah pilihannya (dapil) yakni di Solo, Jawa Tengah.

"Bagaimanapun juga suara beliau besar sekali di Dapil Solo. Kalau saya tidak salah hampir 400 ribu angkanya, kan besar sekali," kata Eriko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Eriko mengatakan, partainya memang menginginkan para menterinya maju lagi sebagai caleg. Sebab, banyak menteri yang memiliki basis suara yang cukup besar pengaruhnya bagi PDIP.

"Tapi kami melihat memang kecenderungan dari partai sangat menginginkan untuk para menteri kita untuk maju. Karena suara mereka kan sangat berharga," ungkapnya.

Eriko menilai, tidak ada masalah jika seorang menteri melakukan kampaye, selama menteri yang bersangkutan mengajukan cuti.

"Seharusnya seperti itu. Memang sewajarnya kalau menteri itu berkampanye kan tidak masalah, tidak mengganggu aktivitas cuma harus cuti, tidak harus mundur karena aturannya seperti itu," ucap Wasekjen PDIP itu.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Dua menteri asal PDIP, yakni Puan Maharani dan Yasonna Laoly mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif (caleg) untuk DPR RI dalam Pemilu Legislatif 2019. Hal itu diungkapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto usai melakukan pendaftaran bakal caleg PDIP di KPU RI.

"Dari menteri, kami memutuskan yang kami calonkan adalah Puan Maharani dan Bapak Yasonna Laoly," ujar Hasto, di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (17/7/2018).

Menurut Hasto, pencalonan keduanya telah dikonsultasikan dengan Presiden Jokowi. Pencalonan kedua kader PDIP itu juga telah melalui pertimbangan dari sejumlah aspek hingga keputusan itu diambil.

Dia menjelaskan, rencananya bukan hanya kedua menteri tersebut yang akan dicalonkan, tapi ada tujuh orang. 

"Kami juga sebenarnya ingin mencalonkan Bapak Pramono Anung kemudian Bapak Tjahjo Kumolo, dan ada beberapa menteri yang betul-betul ingin menjadi bagian dari proses kepemimpinan di PDIP," ujar Hasto.

Namun, Hasto mengatakan, kelima menteri, termasuk Pramono Anung dan Tjahjo Kumolo, akhirnya urung dicalonkan. Hal itu dilakukan agar efektivitas pemerintahan selama proses pemilu ini tidak terganggu.

"Karena itulah dengan melihat kepentingan bangsa dan negara, meskipun ada sekitar tujuh menteri yang dicalonkan, pada akhirnya kami hanya memutuskan Mbak Puan Maharani dan Bapak Yasonna Laoly," tutur Hasto.

Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka.com