Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Gelar Rapat Terkait Pakem

Liputan6.com, Jakarta Hampir diseluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau Organisasi-Organisasi kebatinan dan kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum Agama.

Meningkatnya permasalahan yang terkait dengan aliran-aliran keagamaan dan kepercayaan membutuhkan kehadiran negara dalam mengantisipasi dan melakukan penanganan secara cepat dan tepat agar tidak berkembang menjadi konflik sosial yang mengancam keutuhan NKRI.

Oleh karena itu, Kemendagri khususnya Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum menggelar Rapat Penguatan Tim Koordinasi PAKEM Dalam Rangka Koordinasi, Monev, dan Penanganan Permasalahan Aliran-Aliran Keagamaan di Grage Sangkan Hotel, Kuningan pada Senin (27/8).

"Di Kuningan sendiri, masih adanya permasalahan salah satunya Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang masih mendapatkan tindakan diskriminatif yang berujung pada penyegelan rumah ibadat milik JAI," ujar Didi Sudiana dalam pembukaannya.

"Semakin meningkat dan berkembangnya aliran keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dinegara kita, maka diperlukan pengawasan yang intensif dan juga harus persuasif," tegasnya.

"Berbagai permasalahan kehidupan keagamaan sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama," tandasnya.

Hadir dalam acara ini adalah Pejabat Perwakilan dari Kejagung RI, Kemenag, Polda Jabar, Anggota Tim PAKEM dan Pejabat lingkup Ditjen Polpum itu sendiri.

(*)