Percepat e-Goverment, Menpan RB Jalin Kerja Sama dengan Korea Selatan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin menjalin kerja sama dengan Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Korea Selatan, Kim Boo Kyum.

oleh Hanz Jimenez Salim diperbarui 11 Sep 2018, 12:50 WIB
Diterbitkan 11 Sep 2018, 12:50 WIB
Menpan RB Syafruddin bersalaman dengan Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Korea Selatan, Kim Boo Kyum disaksikan presiden kedua negara
Menpan RB Syafruddin bersalaman dengan Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Korea Selatan, Kim Boo Kyum disaksikan presiden kedua negara. (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin menjalin kerja sama dengan Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Korea Selatan, Kim Boo Kyum. Keduanya menandatangani nota kesepahaman di bidang e-goverment di Seoul, Korea Selatan pada Senin 10 September 2018.

Syafruddin mengatakan, kerja sama ini mulai berlaku pada 2019 dan merupakan perpanjangan kerja sama Indonesia-Korea Selatan sebelumnya (2016-2018).

Menurut dia, penerapan e-goverment di Indonesia merupakan salah satu program reformasi birokrasi sebagai upaya untuk mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Oleh karena itu, kerja sama ini sangat dibutuhkan sebagai upaya percepatan implementasi e-government dalam kerangka reformasi birokrasi.

"Untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Kita melakukan kerja sama dengan Korea karena mereka sudah maju dalam penerapan e-government," kata Syafruddin dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (11/9/2018).

Syafruddin mengungkapkan, Pusat Kerja Sama E-Government atau Eletronic Government Cooperation Centre (EGCC) Indonesia-Korea telah beroperasi sejak Maret 2016. Pusat kerja sama itu memiliki peran strategis untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan semua kegiatan kerja sama, termasuk sarana berbagi pengalaman dan pengetahuan, serta mendiskusikan langkah-langkah implementasi e-government.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Juga Terkait Pemberantasan Korupsi

Sementara itu, Kim Boo Kyum mengatakan, penandatanganan ini memungkinkan pengembangan kerja sama antara kedua negara yang lebih besar lagi, terutama di Indonesia.

Menurut dia, program pemberantasan korupsi yang digalakkan pemerintahan Jokowi di Indonesia sejalan dengan kerja sama yang dilakukan saat ini.

"Saya yakin kerja sama ini akan bisa berjalan dengan baik karena sejalan dengan semangat reformasi birokrasi Indonesia dan Korea," kata Kim.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya