Prabowo dan Residu Dusta Ratna Sarumpaet

Ratna Sarumpaet sempat tergabung dalam tim sukses pemenangan Prabowo-Sandiaga.

oleh Liputan6.com diperbarui 09 Okt 2018, 00:03 WIB
Diterbitkan 09 Okt 2018, 00:03 WIB
Capres Prabowo Sapa Pendukungnya di Jalan Imam Bonjol
Calon Presiden Prabowo Subianto menyapa pendukungnya di sepanjang jalan Imam Bonjol usai pengambilan nomor urut di Gedung KPU Jakarta, Jumat (21/9). Pasangan Prabowo-Sandi mendapat nomor urut 2. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Liputan6.com, Jakarta - Drama kebohongan Ratna Sarumpaet tak habis diperbincangkan kalangan politikus. Meski sudah berlalu berhari-hari, hal itu masih diungkit-ungkit.

Adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang kembali menyinggung drama Ratna Sarumpaet. Ia menilai kebohongan Ratna Sarumpaet akan berdampak pada peta pemilih di Pilpres mendatang.

Cak Imin, sapaan karibnya, meyakini hal itu justru menguntungkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dan merugikan Prabowo-Sandiaga.

"Pasti yang selama ini ke mana-mana akan balik kandang, apalagi dari peristiwa RS itu pukulan telak yang akan membawa fakta bahwa pilihan bergeser ke Pak Jokowi," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Senin (8/10/2018).

Salah satu rujukannya adalah hasil survei yang terus menunjukkan elektabilitas Jokowi makin kuat. Karena itu, Cak Imin meyakini Jokowi bakal didukung pendukung Prabowo yang kecewa atas peristiwa hoaks Ratna.

"Kita lihat survei, tapi kita yakini sepenuhnya peristiwa RS ini betul-betul akan memindahkan pemilih Prabowo ke Jokowi," ucapnya.

Para pengamat politik juga punya pandangan senada dengan Cak Imin. Kebohongan Ratna Sarumpaet, menurut peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Rully Akbar, punya efek politik. 

Elektabilitas Prabowo-Sandiaga terancam terpengaruh. Terlebih, Ratna sempat tercatat sebagai juru kampanye nasional pasangan ini.

"Kalau melihat potensi, pasti ada potensi penurunan (elektabilitas) dengan kasus ini," jelas peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Rully Akbar di kantornya, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (4/10/2018).

Ia mengakui belum bisa memprediksi besaran potensi penurunan itu. Sebab, belum ada survei yang dilakukan untuk menelitinya. LSI berencana memotret dinamika ini dalam survei yang akan datang.

"Yang pasti bahwa kasus ini sudah mencederai demokrasi, dalam artian bahwa kebohongan publik atau hoaks adalah sebuah kesalahan yang fatal dan pasti akan ada hukuman publik terhadap itu," paparnya.

Respons Prabowo Subianto atas kebohongan Ratna Sarumpaet ini juga dinilai akan mempengaruhi elektabilitas. Upaya tim Prabowo-Sandi dengan melakukan pembersihan dalam tim kampanye juga dinilai sebagai upaya untuk tetap mempertahankan elektabilitas.

Hanya saja, perlu riset untuk memastikan apakah respons Prabowo dapat mengembalikan kepercayaan publik. "Tapi potensi penurunan pasti ada," ujarnya.

Demikian pula yang disampaikan Peneliti dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan. Ia menilai, kasus hoaks yang dilakukan Ratna Sarumpaet berpengaruh negatif terhadap elektabilitas calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.

"Citranya jadi negatif dan citra negatif itu mempersulit Prabowo menarik pemilih yang belum menentukan pilihan. Itu dugaan saya ya," kata Djayadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (7/10/2018).

"Itu problem, karena Prabowo dalam survei mengalami ketinggalan," tambah dia.

Meski demikian, kasus Ratna Sarumpaet menurutnya tidak akan mengubah pilihan pendukung loyal dari Prabowo. "Isu itu tidak akan membuat pemilih Prabowo berpaling, lari," ucap Djayadi.

Direktur Eksekutif SMRC itu menyebut, pemilih Prabowo juga tidak akan terpengaruh untuk berpaling memilih Capres nomor urut 1 Joko Widodo atau Jokowi.

"Karena pemilih Prabowo itu cenderung anti-Jokowi. Jadi apa pun Prabowo, dia akan membela jadi mereka enggak akan lari," tutur dia.

Ia juga menyatakan peluang Prabowo untuk menaikkan eletabilitas masih ada terutama terkait isu ekonomi.

"Apakah bisa naik elektabilitas? Tergantung isu besar dan apakah masyarakat bisa lupa. Dugaan saya isu ini tidak terlalu lama karena ada isu IMF. Pertanyaannya, apakah IMF bisa meredam isu (Ratna Sarumpaet)," Djayadi menandaskan.

Sandiaga Tolak Jenguk

Cawapres Sandiaga Uno melakukan kunjungan ke Kantor Pimpinan Pusat MTA untuk silaturahmi dan minta doa restu,Sabtu (22/9).(Liputan6.com/Fajar Abrori)
Cawapres Sandiaga Uno melakukan kunjungan ke Kantor Pimpinan Pusat MTA untuk silaturahmi dan minta doa restu,Sabtu (22/9).(Liputan6.com/Fajar Abrori)

Cawapres Sandiaga Salahuddin Uno agaknya sadar dengan efek politik kasus Ratna Sarumpaet. Karena itu, ia menegaskan tak akan menjenguk Ratna Sarumpaet di tahanan.

"Dengan menjenguk itu pasti dipolitisasi. Saya enggak mau menambah beban. Saya pikir fokus kita adalah ekonomi. Fokus kita adalah ekonomi kreatif, lapangan pekerjaan, dan biaya hidup. Saya enggak mau kita terus teralihkan isu ini," jelasnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (8/10/2018).

Kasus Ratna Sarumpaet menurutnya sebuah distorsi atas isu utama bangsa, yaitu isu perekonomian. Karena itulah lebih jauh dia enggan mengomentari kasus ini.

Terkait Partai Gerindra yang juga melaporkan Ratna Sarumpaet, Sandiaga menolak berkomentar.

"Saya sudah tidak di Gerindra lagi dan tentunya apa yang dilakukan Gerindra merupakan hal yang mesti diklarifikasi ke Gerindra," jelasnya.

Sejak kebohongan Ratna terungkap dan Prabowo langsung meminta maaf kepada masyarakat, Sandiaga mengatakan pihaknya telah berkomitmen untuk tidak ingin menambah beban Ratna Sarumpaet akibat perbuatannya.

"Bagi kami, kami berikan ruang pihak kepolisian untuk menelusuri dan menindaklanjuti kasus itu," jelas Sandiaga.

Kubu Prabowo merupakan kelompok yang paling keras membela Ratna Sarumpaet ketika kabar pengeroyokannya beredar. Prabowo bahkan menggelar konfrensi pers khusus untuk menyatakan sikap.

Ratna Sarumpaet belakangan mengakui kebohongannya. Ia menyatakan mengaku memar di wajahnya karena efek operasi plastik.

Aktivis itu resmi ditahan di Mapolda Metro Jaya sejak Jumat, 5 Oktober malam. Ratna ditangkap polisi di Bandara Soekarno Hatta saat akan berangkat ke Chile, untuk menghadiri suatu kegiatan.

 

Ajukan Tahanan Kota

Sementara itu, keluarga resmi mengajukan surat permohonan tahanan kota bagi Ratna Sarumpaet, Senin (8/10/2018).

Kuasa hukum Ratna, Insank Nasrudin, mengatakan dirinya bersama pihak keluarga menjadi jaminan terkait permohonan tahanan kota tersebut.

"Pengajuan tahanan kota itu tentunya dasar hukumnya kita merujuk dulu pada pasal KUHAP ya," kata Insank di Polda Metro Jaya.

Menurut dia, ada berbagai alasan mengajukan surat tersebut. Di antaranya adalah umur aktivis itu yang sudah memasuki 70 tahun.

"Yang untuk menjadi alasannya adalah kami melihat dari sisi kemanusiaannya. Apa sih sisi kemanusiaan ini, yang pertama kan kita enggak bisa dimungkiri dia adalah tokoh, kemudian dia juga sudah berusia lanjut," ujarnya.

Selain itu, Ratna juga perlu mengonsumsi obat. Penahanan di rutan, ujar dia, dikhawatirkan berpengaruh ke kondisi fisik maupun mentalnya.

"Kami juga sebagai kuasa hukum juga menjamin juga bahwa Ibu RS ini tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi perbuatannya selanjutnya, juga kami menjamin juga bahwa akan mempermudah jalannya proses hukum ini," sambungnya.

Selain itu, Insank menceritakan kondisi Ratna yang tiap hari harus konsumsi obat-obatan. Menurut dia, Ratna perlu beristirahat dengan tenang.

"Kalau terakhir, saya ketemu kurang tidur, keletihan, iya. Karena pemeriksaan yang terakhir itu juga selama 8 jam ya. dan sampai hari ini juga pemeriksaan itu belum selesai, masih ada lanjutannya lagi," pungkasnya.

Sementara itu, putri Ratna, Fathom Saulina, yang ikut menjenguk ibunya tidak mau

berkomentar apa pun saat awak media menanyakan kasus ini.

"No comment ya," katanya.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya