Sederet Kritik PDIP untuk Anies Baswedan Jelang 1 Tahun Masa Jabatan

Banyak catatan merah yang dipersoalkan PDIP terhadap sepak terjang Anies Baswedan memimpin Jakarta.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 15 Okt 2018, 14:52 WIB
Diterbitkan 15 Okt 2018, 14:52 WIB
Puncak Kirab Obor Asian Games 2018, Anies Awali Estafet dari Monas ke GBK
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi sambutan sebelum acara puncak Kirab Obor Asian Games 2018 di Jakarta, Sabtu (18/8). Anies berharap warga menyimpan merchandise Asian Games sebagai kenang-kenangan dan bukti sejarah. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan genap satu tahun memimpin Ibu Kota pada 16 Oktober 2018. Fraksi PDI-P DKI Jakarta menyoroti capaian Pemprov DKI selama satu tahun ini.

Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono mengatakan Anies gagal menjadirkan hunian untuk rakyat miskin Jakarta. Hal itu menurutnya telah melanggar janji kampanyenya sendiri.

"Tidak ada rumah untuk rakyat miskin. Program DP 0 Rupiah yang sekarang menjadi SAMAWA jelas-jelas bukan untuk orang miskin, yakni untuk warga berpenghasilan Rp 4-7 juta perbulan," kata Gembong di DPRD DKI, Senin (15/10/2018). "Keberpihakan terhadap rakyat miskin yang tidak mampunya ada di mana?"

Selanjutnya, Gembong mempersoalkan target OK OCE yang tak terpenuhi. Ia menyatakan awalnya peogram itu dijanjikan untuk melahirkan 200 ribu pengusaha baru dengan 44 pos pengembangan Kewirausahaan di setiap kecamatan.

Kenyataannya dari calon pengusaha baru yang sudah terdaftar sebanyak 54.564 orang.

"Artinya, dalam setahun kepemimpinan Gubernur Anies baru berhasil mencetak pengusaha baru sekitar 3,31 persen jauh dari sasaran awal," jelasnya.

"Terbukti program OK OCE Gubernur Anies gagal total mencapai targetnya," tambahnya

Rencana Anies melegalkan becak di Jakarta juga dinilai PDIP tidak tepat dan tidak manusiawi. "Pemprov DKI harus mengalihprofesikan pengayuh becak ke sektor pekerjaan yang lebih manusiawi," ujarnya.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Naturalisasi Sungai

Program naturalisasi sungai dianggap PDIP tidak berjalan. Padahal, lanjut Gembong, saat ini telah memasuki musim penghujan.

"Program ini tak kunjung tuntas pelaksanaannya, seperti Balai besar ciliwung cisadane, normalisasi kali pesanggarahan, pembebasan lahan yang belum sampai 40 persen," jelasnya

"Berdasarkan data BBWSCC, sebanyak 128 kelurahan rawan banjir di Jakarta. Letak kelurahan itu ada di sepanjang sungai yang belum tersentuh program normalisasi," tandasnya.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Tag Terkait

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya