Rapor Merah dan Biru Anies Baswedan Selama Setahun Pimpin Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memimpin ibu kota selama setahun. Selama 365 hari itu, kinerja Anies dinilai masih banyak yang perlu dikoreksi agar bisa bekerja semakin baik.

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksana Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Na Endi Jaweng, memberikan beberapa catatannya selama satu tahun Anies memimpin Jakarta. Berikut ini rapor merahnya.

1. Perombakan ASN Cenderung Buruk

Endi menilai, Anies tak cakap membenahi urusan rotasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI. Dia menilai, saat Anies Baswedan mengangkat atau memberhentikan ASN tak sesuai aturan yang ada.

"Untuk birokrasi khususnya ASN-nya, mungkin Anies memang punya kebutuhan mendapatkan ASN yang sesuai visi misi dan kepentingan politik dia, itu sah saja. Tapi proses Anies ketika melakukan memutasi, mendemosi, dan promosi, itu buruk sekali bagi kita yang mempelajari ilmu administrasi publik. Dia enggak ngerti," kata Endi saat berbincang dengan merdeka.com, Senin (15/10/2018).

Anies dinilai tak terlalu mahir dalam proses pembinaan ASN. Disayangkan lagi, kata dia, keberadaan sekretaris daerah tak terlalu membantu.

Sekda, kata dia, juga terlihat tidak terlalu membantu sekali untuk membuktikan bahwa apa yang akan dia lakukan telah sesuai UU ASN terutama dalam hal keterbukaan informasi ASN-nya, kemudian dalam hal rekomendasi Komisi ASN dan seleksi terbuka itu sendiri.

"Proses promosi, mutasi dan demosi itu dengan melihat proses yang ada belakangan ini, butuh banyak pembenahan untuk benar-benar mendapatkan ASN yang sesuai kompetensi dibutuhkan, tapi sekaligus untuk mengurangi kecurigaan adanya kepentingan pribadi atau politik dengan memastikan prosedur yang dilakukan itu benar," kata Endi.

Jadi, dia menegaskan, kualitas prosedur penting untuk mendapatkan hasil yang bagus. Anies harus punya penilaian kinerja terhadap jajaran eselon 2 minimal enam bulan penilaian kerja, kemudian itu menjadi dasar untuk melakukan mutasi, promosi, dan ada waktu atau masa bagi yang bersangkutan untuk perbaiki kinerja.

"Kalau tidak juga, baru lelang jabatan," kata dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Akhir September lalu, Anies merombak struktur pejabat eselon 2 di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Total ada 12 pimpinan SKPD yang dicopot Anies. Namun yang jadi persoalan, saat ini 12 SKPD tersebut malah dijabat seorang pelaksana tugas (Plt) yang secara kewenangan tugas tidak ada.

Hal ini menjadi kekhawatiran sendiri buat Endi. Sebab tak kewenangan pimpinan definitif, anggaran yang sudah dibagikan untuk tiap pos SKPD tak terserap dengan baik.

"Sebagian eselon 2 adalah Plt, bukan kuasa pengguna anggaran. Dia cuma menjalankan tugas kedinasan sehari-hari, yang tidak bisa melakukan terobosan, tidak bisa bermanuver. Itu jelas menghambat pemerintah, juga penggunaan anggaran. Prediksi saya, serapan anggaran enggak lebih dari 70 persen," kata Endi.

Menghadapi persoalan ini, dia meminta Anies segera mencari posisi pimpinan SKPD yang definitif. Sebab, tanpa seorang pimpinan yang punya kewenangan lebih, tak ada keputusan penting yang dihasilkan termasuk pemakaian anggaran.

Apalagi, katanya, saat ini APBD-Perubahan Pemprov DKI Jakarta berada di angka cukup fantastis, yakni Rp 83,26 triliun. Diharapkan, dengan nilai maksimal itu kualitas belanja dan dampak yang dihasilkan juga seimbang.

"Bahwa kemudian ada isu, anggaran untuk BUMD dan BLUD bukan dinas terkait seperti untuk dinas yang fokus untuk mengurangi macet, itu isu yang perlu. Melihat kondisi itu, kita masih berada pada tahapan dasar dari penyelenggaraan pemerintahan, kalau dulu Ahok sudah menetapkan tetapkan standar tinggi dalam keberhasilan pemerintahan harusnya Anies lanjutkan dan tingkatkan lebih tinggi, ini kembali ke dasar lagi," Endi menjelaskan.

Awal Agustus lalu, Sandiaga Salahuddin Uno, resmi meninggalkan kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sandi dipilih Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2019 mendatang.

Sudah dua bulan lebih, belum ada yang menggantikan posisi Sandi sebagai Wagub DKI. Selama ini pula Anies memimpin DKI seorang diri.

Endi menilai posisi itu harusnya tak terlalu lama kosong. Dia yakin kompleksnya permasalahan di Jakarta membuat Anies butuh rekan kerja minimal sebanding dengan Sandi.

"Kita lihat posisi Sandi sebagai wagub selama ini cukup membantu. Dalam kondisi itu, diharapkan nantinya posisi Sandi diisi orang yang tentunya bisa kerja sama dengan gubernur, bisa melengkapi dari sisi yang Anies enggak punya. Seperti kemampuan manajerial pemerintah, pemahaman seluk-beluk birokrasi, anggaran, dan tentunya orang yang bisa langsung eksekusi," usul Endi.

1. Anies Berhasil Bawa DKI Dapatkan WTP

Empat tahun terakhir, Pemprov DKI Jakarta gagal mendapatkan penilaian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Di tahun pertama Anies menjabat, perolehan itu berhasil diraih kembali oleh Pemprov DKI.

"Itu bagus, setelah tiga empat tahun tidak. Perolehan itu salah satu cara untuk meyakinkan warga Jakarta. Meskipun tidak bukan berarti bebas korupsi, paling tidak sudah sesuai standar pelaporan atau taat pada azas pemerintahan yang baik. Itu menjadi modal untuk melangkah untuk membuat anggaran bebas dari masalah belanja kualitas dan daya serap," katanya.

"Capaian itu diharapkan jadi cambuk bagi Anies bisa bekerja lebih maksimal lagi untuk masyarakat Jakarta. Karena peroleh WTP itu hanya 5 persen bentuk keberhasilan dalam tata kelola anggaran daerah. Sebab yang paling penting dampak belanja berkualitas pada berbagai pencapaian pada problem utama di Jakarta," kata Endi.

Banyak janji disampaikan Anies semasa kampanye Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Seperti penertiban tempat hiburan malam menjalankan bisnis prostitusi, penghentian proyek pulau buatan atau reklamasi di pesisir uatar Jakarta, hunian DP 0 Rupiah, dan masih banyak lagi.

Dari sejumlah janji kampanye tersebut, sebagian besar sudah direalisasikan Anies. Seperti menutup tempat hiburan malam Alexis, menghentikan proyek reklamasi yang belum mengantongi izin, membuat program KJP plus, hingga memulai pembangunan hunian DP 0 rupiah.

Pencapaian Anies menepati janji kampanyenya menuai pujian. Namun, Endi menilai seharusnya tak dikebut di awal pemerintahnya.

"Salah kalau begitu, tentu ada program quick wins yang harus segera kelihatan hasilnya agar kemudian bisa meraih kepercayaan dan dukungan publik di awal. Itu harus ada horizon waktunya, karena itu horizon waktunya buka satu dua tahun, tapi bisa saja lima tahun," jelas Endi.

Sebab menurutnya, yang seharusnya dilakukan adalah menjalani sistem dengan baik. Seperti di internal, menata birokasi dan mereformasi anggaran. Adapun untuk sistem eksternal, fokus pada program menangani kemacetan, sampah, dan banjir.

"Itu baru program fundamental untuk Jakarta. Tapi bukan berarti janji kampanye tak harus dipenenuhi, itu juga harus. Tapi harusnya jangan jor-joran di awal, itu pencitraan namanya. Mengorbankan fondasi yangg sebenarnya juga masyarakatnya lebih butuh. Tetap ada quick wins, oke silakan, tapi yang besar kok setahun ini belum dapat yang greget meski agak terbantu dengan keberhasilan fasilitas saat Asian Games," jelasnya.

Reporter: Lia Harahap

Sumber: Merdeka.com