Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menanggapi penangkapan Bupati Bekasi Neneng Nurhayati Yasin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap proyek Meikarta.
JK menjelaskan fenomena tersebut sudah sering terjadi. Salah satu faktor para kepala daerah terjerat kasus suap karena pengusaha yang ingin cepat dalam mengurus perizinan.
"Pengusaha ingin cepat. Karena orang ingin cepat minta izin, karena orang sogok itu memang agar cepat keluar izin," kata JK di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (16/10/2018).
Advertisement
JK menilai sikap kepala daerah yang terjerat KPK tersebut mencerminkan tidak ada ketakutan. Karena itu, dia meminta kepada Pemda untuk memperbaiki sistem perizinan, seperti proses perizinan yang cepat melalui satu pintu atau sistem dalam jaringan.
Tidak hanya karena para pengusaha yang ingin mulus dalam perizinan. Menurut JK, fenomena para kepala daerah yang terima suap terjadi akibat ingin hidup mewah, merasa gajinya tidak cukup, serta ongkos politik yang mahal.
Menurutnya, persaingan yang sengit demi memperoleh kursi di pemerintahan tetap membuat ongkos politik tinggi.
"Baliho dipasang KPU, kampanye diatur itu semua mengefisienkan calon. Namanya persaingan ingin selalu lebih baik lebih tinggi jadi biaya mahal," kata JK.
Tahan Billy Sindoro
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. Penahanan dilakukan usai ditangkap lembaga antirasuah terkait kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta. Billy ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.
Billy yang sudah mengenakan rompi tahanan berwarna oranye ini tak mau memberikan pernyataan kepada awak media terkait penahanannya. Membawa tas berwarna hitam, Billy yang keluar sekitar pukul 15.15 WIB ini memilih langsung masuk ke dalam mobil tahanan.
Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement