Komentar Hidayat Nur Wahid soal 80 Kader di Banyumas Mundur dari PKS

Hidayat menambahkan, PKS sebagai partai kader mempunyai pakta integritas yang harus ditandatanganin oleh mereka.

oleh Liputan6.com diperbarui 24 Okt 2018, 12:42 WIB
Diterbitkan 24 Okt 2018, 12:42 WIB
Hidayat Nurwahid : Umat Islam Dunia Harus Bersatu Melawan Teroris
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid saat menjadi pembicara pada acara conferensi Internasional Islam Washatiyah di Mataram.

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 80 kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengundurkan diri dari kepengurusan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Alasannya karena mereka diharuskan menandatangani pakta integritas loyalitas terhadap partai.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan pengunduran diri semacam itu bukanlah hal yang baru bagi PKS. Hidayat justru heran mengapa para kader itu tidak mau menandatangani pakta integritas loyalitas terhadap partai.

"Pertama secara prinsip pakta integritas itu adalah suatu yang sangat biasa dilakukan organisasi apa pun gitu. Ya menjadi aneh kalau hanya menandatangani pakta integritas saja tidak mau," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/10/2018).

Dia menambahkan, PKS sebagai partai kader mempunyai pakta integritas yang harus ditandatanganin oleh mereka. Karena itu sebagai hal yang wajib bagi kader tersebut.

"Nah kalau partai kader, kemudian tidak mau kadernya menandatangani pakta integritas itu apa namanya?" ujar Hidayat.

 


Hormati Keputusan Kader

hidayat-nurwahid-121210c.jpg
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid.

Dia menjelaskan, tak ada alasan bagi kader untuk tidak menandatangani pakta integritas partai. PKS akan tetap menerapkan sistem ini.

"Tapi PKS akan tetap melanjutkan dan kemudian menandatangani pakta integritas tetaplah mayoritas mutlak di partai ini karena sekali lagi ini adalah partai dengan khasnya yaitu kekaderannya semua upaya sudah dilakukan," ungkapnya.

Meski begitu, Hidayat tetap menghormati keputusan para kader yang mengundurkan diri itu. Kata dia, itu adalah konsekuensi dari sebuah pilihan yang diambil.

"Kalau keputusan untuk mundur ya kami tidak memiliki kewenangan untuk memaksa mereka untuk tidak mundur tapi semuanya menjadi konsekuensi kalau mereka mundur ya konsekuen juga dengan pilihan mereka," ucap Hidayat.

Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka.com

 

Saksikan video menarik berikut ini:

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya