HEADLINE: Drama Berebut Kursi Wagub DKI Belum Usai, Sampai Kapan Anies Baswedan Jomblo?

Liputan6.com, Jakarta - Sudah hampir tiga bulan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 'menjomblo'. Anies tak punya pilihan. Ia hanya bisa menunggu akhir dari drama panjang PKS dan Partai Gerindra yang berebut kursi kosong yang ditinggal Sandiaga Uno sejak 27 Agustus 2018.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Ade Reza Haryadi menyatakan, lamanya kekosongan jabatan wakil gubernur DKI akan menimbulkan masalah krusial dalam aktivitas pemerintahan. PKS dan Gerindra pun disarankan segera mengakhir episode saling klaim paling berhak jadi orang nomor dua di Ibu Kota.

"Ini tidak boleh berlarut-larut. Sebentar lagi penyusunan APBD dan harus segera merealisasikan janji kampanye di tahun kedua. Kalau sampai akhir tahun ini tidak ada keputusan akan ada pengaruh dengan kinerja pemerintah daerah," ungkap Ade kepada Liputan6.com, Selasa (6/11/2018).

Untuk mencegah terlalu lama, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menyurati Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi untuk segera mengisi posisi wakil gubernur. Alasannya, karena Jakarta adalah ibu kota negara.

"Karena DKI Jakarta merupakan ibu kota negara, sebagai pusat pemerintahan dengan dinamika pemerintahan yang sangat tinggi, disarankan untuk segera melaksanakan pengisian jabatan wakil gubernur tersebut," kata pria yang karib disapa Soni itu dalam suratnya.

Kepada Liputan6.com, Soni menyatakan, suratnya itu bukanlah sebagai bentuk intervensi. Karena dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Pasal 176 ayat 1 ditegaskan, dalam hal wakil gubernur berhenti karena permintaan sendiri, pengisian wakil gubernur dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD provinsi berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung.

Sementara itu, Anies Baswedan mengaku, kosongnya kursi DKI-2 tidak berpengaruh banyak terhadap pengelolaan pemerintahan Ibu Kota. Sebab, secara fungsi administrasi, yang menjalankan pemerintahan semuanya di tangan gubernur yang dibantu empat deputi dan sejumlah asisten.

"Jadi kalau pun waktunya dibutuhkan lebih panjang, dari sisi pengelolaan pemerintahan tidak ada masalah. Tapi tentu masyarakat pun berharap segera selesai kan, jadi lebih awal lebih baik. Tapi saya katakan, lebih baik mendapatkan kesepakatan bulat tapi butuh waktu, dari pada cepat-cepat tapi 'lonjong'," ungkap Anies.

Meski begitu, Anies ingin siapapun yang nantinya terpilih menjadi wagub DKI agar berkomitmen menjalankan semua visi-misi kampanyenya. Alasannya, siapa pun yang terpilih, wagub tersebut tidak pernah ikut kampanye bersamanya.

Anies pun meminta agar wagub pengganti Sandiaga nantinya tidak membawa visi-misi sendiri. Dia ingin wagub terpilih ikut menjalankan visi-misi serta janji kampanye yang disusunnya bersama Sandiaga.

"Enggak ikut kampanye itu kan artinya tidak menyusun visi-misi sama saya kan, karena itulah jangan bawa visi-misi sendiri, tapi ikut dengan visi-misi yang sudah. Kalau yang kemarin ikut kampanye kan menceritakan semua visi-misinya," jelas dia.

"Kalau saya, Pak Sandi, tahu persis karena kita berbulan-bulan menyampaikan visi misi kita. Nah, kalau yang sekarang kan tidak pernah menyampaikan visi misi, tapi bukan berarti bawa visi misi sendiri, tapi ikut pada visi misi yang sudah ada," Anies memungkasi.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

Siapa pengisi kursi kosong Wakil Gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan Sandiaga Uno menemui titik terang. DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan posisi wagub akan diisi kadernya.

Nama mantan Cawagub Jawa Barat Ahmad Syaikhu muncul menjadi calon kuat pengisi posisi tersebut. Saat dikonfirmasi, Syaikhu membenarkan dirinya yang hampir pasti mengisi posisi pendamping Anies Baswedan di DKI Jakarta.

"Ya, insyaallah saya," ujar Syaikhu saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (6/11/2018).

Namun demikian, Syaikhu mengaku tidak mau mendahului langkah partainya. Dia ingin semua pihak menunggu proses lobi dalam koalisi Gerindra-PKS memastikan nama pengisi posisi Wagub DKI.

"Kita tunggu prosesnya, sejauh ini kan ada dua nama, saya dan Pak Agung Yulianto. Prosesnya saat ini kan baru sampai pada Gerindra sudah sepakat wagub diisi dari PKS. Kita ikuti prosesnya," kata Syaikhu.

Syaikhu mengaku sejauh ini sudah siap mengisi posisi orang nomor dua di DKI Jakarta. Dia mengaku siap melanjutkan program dan visi-misi yang ditinggalkan Sandiaga Uno.

"Prinsipnya saya siap untuk melanjutkan kepemimpinan Bang Sandi. Beliau punya sederet program bagus selama memimpin DKI. Ada OK-OCE, tentu ini nantinya tidak akan jadi PR saya sendiri saja, tapi jadi PR bersama," kata dia.

Syaikhu juga menyatakan siap mengikuti visi-misi Anies Baswedan.

"Ya memang harus begitu, karena memang kan bukan di awal kepemimpinan, kita ada di pertengahan, melanjutkan. Memang betul, harus jalan dengan visi-misi Pak Gubernur Anies dengan Pak Sandiaga," kata Syaikhu saat dihubungi, Selasa (6/11/2018).

Mantan Cawagub Jawa Barat itu juga siap untuk mendukung dan mewujudkan program-program yang telah direncanakan Anies. Jika terpilih sebagai Wagub DKI, Syaikhu akan komunikasi intensif dengan daerah penyangga lainnya, termasuk Bekasi.

"Insyaallah, kan jadi bukan hanya dengan Bekasi tapi daerah penyangga lainnya kan ya. Tangerang, Bogor, Depok, karena kita saling ada sinergitas terkait program dan persoalan," ucap dia.

Selain Syaikhu, Sekretaris DPW PKS Agung Yulianto pun menyatakan kesiapannya mengikuti visi misi Anies. Agung mengatakan sudah memahami visi misi Anies lantaran masuk dalam timses.

"Salah satu yang membuat saya terkesan dengan Pak Anies dan Bang Sandi ini kan dari janji kampanye itu. Ya ini berusaha semaksimal mungkin untuk didukung dan saya pun juga dulu termasuk timses Beliau ya tim pemenangan. Jadi cukup memahami visi misi dulu," ujar Agung dihubungi terpisah.

Sebelumnya, Ketua Dewan Syariah DPW PKS DKI, Abdurrahman Suhaimi, menyatakan partainya sudah menyiapkan nama kandidat. Ada dua orang yang akan dimajukan.

"Yang sudah direkomendasikan DPP Agung Yulianto dan Pak Syaikhu," katanya kepada Liputan6.com, Selasa (6/11/2018).

Rapat tertutup Gerindra dan PKS, Senin (6/11/2018), menghasilkan kemajuan untuk menjawab teka-teki siapa yang akan mengisi posisi Wakil Gubernur DKI. Sejak ditinggal Sandiaga Uno berlaga di Pilpres 2019, kursi itu sudah berbulan-bulan kosong.

Kedua partai sepakat membentuk Badan Bersama untuk menjaring calon-calon yang akan diusulkan ke DPRD Jakarta. Ketua DPD Gerindra DKI, M Taufik, menjelaskan masing-masing partai akan menunjuk perwakilan menjadi anggota.

Paling sedikit, satu perwakilan terdapat dua orang. "Intinya anggotanya ada dari Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Terserah utusannya Gerindra mau nunjuk ahli monggo, PKS mau nunjuk ahli monggo, tapi badan diakui bersama," ujar dia, Senin (5/11/2018).

Badan ini akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon yang diusulkan ke DPRD Jakarta. Dari sanalah akan ditentukan keputusan akhir siapa yang layak mendampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Posisi Wagub DKI sempat menjadi rebutan PKS dan Gerindra. PKS ngotot kursi kosong itu merupakan jatahnya, sebagai kompensasi dukungan PKS kepada Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019.

Sementara, Gerindra menyorongkan nama M Taufik untuk maju. Tarik-menarik itu berjalan alot. Kehadiran Badan Bersama menjadi gelanggang baru untuk mencari titik temu kedua partai.

Optimisme muncul dari PKS. Partai itu yakin kadernya akan menjadi Wagub DKI. Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta, Syakir Purnomo, mengklaim dukungan Gerindra kepada calon dari PKS.

"Sudah disepakati kursi itu dimandatkan kepada PKS. Nanti mudah-mudahan pada waktu berikutnya akan sampaikan ke publik tentang dua nama kader PKS yang akan disampaikan ke pimpinan DPRD DKI Jakarta," ujarnya.

Namun, belum apa-apa, Taufik membuat pernyataan berbeda. Menurut dia, PKS tak otomatis mengisi posisi Wagub DKI.

"Tidak serta merta juga PKS, jadi harus ada lewat fit and proper test. Belum tentu mereka lulus dalam fit and proper test. Kalau enggak lulus kan masa kita mau paksain," ucap dia.

Ia mengakui, pada tahap awal, kader yang dipilih PKS yang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan.

"Tahap pertama yang ikut fit and proper test dari PKS semua. Bisa dua, tiga atau empat calon yang mengikuti," ucap dia.

Namun, sekrenario bisa berubah bila kader yang diajukan PKS dinyatakan tidak lolos. Kedua partai akan mengadakan pertemuan kembali.

Gerindra dan PKS akan memusyawarahkannya kembali. Kemungkinan, di tahap itulah menjadi celah Partai Gerindra menyodorkan nama-nama kadernya.

"Peluang Partai Gerindra terbuka lebar dong masa enggak terbuka," ujar dia.