BNPB Keluhkan Anggaran Bencana Minim: Idealnya Rp 2 Triliun

Anggaran untuk BNPB pada 2019 justru turun dibanding tahun 2018. Sementara, bencana makin sering terjadi.

oleh Nanda Perdana Putra diperbarui 25 Des 2018, 16:35 WIB
Diterbitkan 25 Des 2018, 16:35 WIB
Gunung Agung
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho memberi keterangan terkait erupsi Gunung Agung, Jakarta, Senin (27/11). Tingkat erupsi Gunung Agung saat ini meningkat dari fase freatik ke magmatik. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menyampaikan, Indonesia butuh alokasi dana lebih untuk penanggulangan bencana. Bila perlu, anggaran mestinya menyentuh Rp 2 Triliun.

"2019 saja Rp 610 miliar. Ini untuk mengcover seluruh Indonesia," tutur Sutopo di Gedung BNPB, Jakarta Timur, Selasa (25/12/2018).

Menurut Sutopo, anggaran itu terbilang sangatlah kecil. Jumlah tersebut belum dapat memenuhi perhitungan biaya atas potensi bencana yang masif terjadi di Indonesia.

Pada 2018 saja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk BNPB mencapai sekitar Rp 746 miliar. Artinya, anggaran 2019 angkanya malah menurun.

"Idealnya ditambah, di atas, kalau perlu Rp 2 triliun," jelas dia.

Lebih lanjut, hampir seluruh wilayah di Indonesia masuk kategori rawan bencana. Idealnya, lanjut Sutopo, alokasi anggaran untuk BNPB sekitar 1 persen dari jumlah APBN.

Namun, Kementerian Keuangan selalu mencairkan dana yang jauh dari nilai pengajuan di setiap perhitungan pagu anggaran tiap tahunnya.

"Jadi kalau kita lihat politik anggaran tidak mendukung penanggulangan bencana, karena anggarannya kecil," ujar Sutopo.

 


Contoh Kasus

Dia mencontohkan sejumlah anggaran dana penanggulangan dan antisipasi potensi bencana daerah yang terbilang kecil, bahkan tidak cukup. Seperti di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara.

Daerah yang berbatasan dengan Filipina itu masuk jalur subduksi yang daerahnya rawan gempa dan tsunami. Seringkali juga muncul angin siklon tropis.

Hanya saja, anggaran pra-bencana yang digelontorkan pemerintah hanya sekitar 0,002 persen dari APBD daerah tersebut atau senilai Rp 200 juta.

"Di daerah terisolir seperti itu mah buat apa (Rp 200 juta). Buat pejabatanya bolak balik ke Jakarta saja sudah habis," Sutopo menandaskan.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya