Eks Wakil Bupati Bekasi Akui Dicecar soal Izin Proyek Meikarta

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Wakil Bupati Bekasi Rohim Mintareja mengaku dicecar penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal izin pembangunan proyek Meikarta. Namun, Rohim mengklaim dirinya tak tahu menahu soal perizinan Meikarta.

"Saya pensiun tanggal 14 Mei, sedangkan proses izin (Meikarta) itu setelah Mei. Jadi saya tidak tahu," ujar dia usai diperiksa di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/1/2019).

Rohim sendiri diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Rohim menyebut, saat Meikarta hendak dibangun di kawasan Cikarang, saat itu dirinya sudah tidak menjabat Wakil Bupati Bekasi.

"Meikarta itu proses izinnya setelah saya selesai menjabat, saya sudah pensiun. Jadi, saya tidak tahu," kata dia.

KPK sebelumnya mengendus perizinan proyek Meikarta bermasalah. Lembaga antirasuah pun sempat mengimbau agar pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi mengaudit ulang izin tersebut.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini.

Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludin; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.

Bupati Neneng dan kawan-kawan diduga menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realisasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa kepala dinas.

Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan, sehingga dibutuhkan banyak perizinan.

Saksikan video pilihan berikut ini: