Ketika Emak-Emak di Bogor Bingung Cairkan Dana PKH via ATM

Liputan6.com, Bogor - Maesaroh (63), penerima bantuan nontunai di Kabupaten Bogor terlihat bingung cara mencairkan dana bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterimanya. Secara lugu, ia mengaku deg-degan saat akan melakukan transaksi penarikan tunai melalui mesin ATM yang disediakan Kementerian Sosial (Kemensos).

"Pengalaman baru orang miskin. Mau ambil uang saja deg-degan," ujar Maesaroh saat antre pencairan dana PKH di GOR Parung, Bogor, ditulis Sabtu (2/2/2019).

Maesaroh juga mengaku belum mengetahui berapa bantuan dana yang dia dapatkan. Sebab, ia baru pertama kali mendapat bantuan nontunai dari Kemensos.

"Engga tahu berapa. Mau ngecek itu (saldo) ga tahu caranya gimana," ungkap warga Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor.

Senada juga diutarakan Halimah (53) warga Kecamatan Parung Panjang, Bogor. Meski ibu delapan anak ini sudah mendapat bantuan nontunai sejak 2014, namun Halimah mengaku masih belum paham bagaimana menggunakan kartu ATM, sehingga masih harus dibantu petugas maupun saudaranya saat melakukan transaksi.

"Kalau buka ATM sendiri suka gerogi duluan, jadi suka salah mencet-mencetnya," tutur Halimah.

Halimah mengungkapkan, program PKH sangat membantu meringankan biaya hidup sehari-sehari, terutama untuk biaya ketiga anaknya yang masih sekolah. Pendapatan suaminya sebagai pekerja serabutan tidak mencukupi memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

"Uangnya buat bayar sekolah. Semester juga belum dibayar," kata Halimah yang mengaku mendapat bantuan non-tunai sebesar Rp 1,4 juta.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kemensos menyalurkan bansos dengan skema Program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kabupaten Bogor. Kementerian Sosial menggandeng BNI untuk layanan bantuan-bantuan tersebut.

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI, Harry Hikmat menyebutkan, telah menyalurkan bantuan sosial PKH yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Bogor senilai Rp 164,9 miliar bagi 193.312 keluarga penerima manfaat. Bantuan tersebut juga disalurkan dalam bentuk beras sejahtera (Rastra) kepada 189.990 KPM senilai Rp 20,9 miliar.

"Kabupaten Bogor daerah paling awal yang mendapat bantuan ini," kata Harry.

Sesuai harapan Presiden Joko Widodo, pada 2019 ini penerima bantuan sosial naik sebesar 15,6 juta KPM. Sehingga keluarga miskin maupun rawan sosial ekonominya akibat dampak fluktuasi dinamis makro ekonomi tetap bisa bertahan dan mengembangkan kualitas keluarga.

"Ini yang menjadi konsentrasi di 2019, dalam memerangi kemiskinan, pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas," terang Harry.