Pemprov DKI Terima Dana Hibah MRT Fase II Rp 9,4 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima hibah tahap pertama untuk pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Fase II, Bundaran HI-Kota Tua dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar 70,21 miliar yen atau setara Rp 9,4 triliun.

Anies merincinci dana tersebut terdiri dari 59,108 miliar yen untuk pekerjaan sipil, 6,311 miliar yen untuk jasa konsultasi, serta 4,6 milliar yen untuk dana tidak terduga. Karena itu, dia berjanji akan melaporkan secara rutin mengenai penggunaan dana kepada Kemenkeu.

"Sekaligus juga kita memastikan, fasilitas penunjang untuk kegiatan kelancaran MRT akan kita tuntaskan," kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2019).

Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti menyatakan MRT Jakarta koridor utara-selatan menjadi program Pemprov DKI Jakarta yang ditetapkan menjadi program strategis nasional.

Dengan begitu, dia menyebut skema pendanaan pembangunan MRT Jakarta menggunakan pola sharing antara Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat.

"Kita lihat komposisinya, pembayaran pinjaman 49 persen ditanggung Pemprov DKI dan 51 persen ditanggung pemerintah pusat," jelasnya.

Sebelumnya, Direktur PT MRT Jakarta William Sabandar menyebut untuk proyek Fase II MRT rute Bundaran HI-Jakarta Kota, akan segera peletakan batu pertama (ground breaking) pada akhir Januari 2019.

"Akhir bulan ini. Tapi tanggal belum tahu, lagi dibicarakan. Semua sudah siap, kontrak pengerjaan juga sudah," ucap William.

Sedangkan untuk MRT fase I rute Lebak Bulus-Bundaran HI direncanakan beroperasi pada Maret 2019. Namun, hingga saat ini tarif tiket moda transportasi publik itu belum ditetapkan.

"Sebelum operasi, Februari paling lambat sudah diumumkan harga tiketnya," jelasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: