HEADLINE: Format Beda, Akankah Debat Menguak Orisinalitas Jokowi Vs Prabowo?

Liputan6.com, Jakarta - Debat kedua Pilpres 2019 menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Debat yang akan menghadirkan sosok dua calon presiden, Joko Widodo atau Jokowi dan Prabowo Subianto.

Harapan besar terselip pada tahapan pemilu ini. Pemilik hak suara, tentunya ingin diyakinkan dengan jawaban para calon. Bukan hanya dengan debat kusir tekstual seperti yang dikatakan publik tentang debat pertama 17 Januari 2019.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan, debat pertama lalu berlangsung kaku. Masyarakat tak mampu menangkap esensi dari visi misi yang disampaikan. Justru hal remeh-temeh yang dipergunjingkan.

"Sebab, jawaban capres pada debat pertama tak mencerahkan. Kita berharap sesuatu yang menarik dan memukau, lebih ke esensi programnya dan pencerahan pada debat kali ini. Esensi dari debat itu kan transfer knowledge, pencerahan, edukasi untuk yang menonton," kata Siti saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berusaha mengakomodasi harapan tersebut dengan merombak sejumlah aturan dalam debat capres pertama yang digelar Minggu 17 Februari 2019 di Golden Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta. Seperti, tak akan memberikan kisi-kisi dan berjanji memperbanyak interaksi antarkandidat.

Kedua kubu sendiri optimistis akan memberikan yang terbaik pada debat kali ini. Baik Jokowi maupun Prabowo, mantap dengan persiapan dan kemampuan masing-masing calon untuk menjawab pertanyaan panelis dan beradu argumen.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin menyebut, pangan, energi, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup merupakan tema yang paling ditunggu-tunggu calon petahana. Sebab, tema tersebut merupakan prioritas pemerintahan Jokowi bersama Jusuf Kalla.

"Terkait dengan debat, kami sudah menyiapkan dengan baik. Ada tim yang secara khusus menyiapkan bagaimana on stage-nya nanti Bapak Jokowi terkait dengan tema energi, SDA, lingkungan, pangan, infrastruktur. Itu merupakan hal yang selama ini menjadi skala prioritas bagi pemerintahan Pak Jokowi dan berkesinambungan ke depan dengan dukungan rakyat," kata Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto, dalam konferensi pers di Jalan Cemara, Jakarta, Jumat (15/2/2019).

Buktinya, lanjut dia, banyak kepala daerah yang memberikan dukungan kepada Jokowi pada Pilpres 2019. Dia yakin, kepala daerah tersebut merasa aspirasinya ditindaklanjuti oleh pemerintahan Jokowi-JK. 

Dia bahkan menjamin, Jokowi bakal memberi gagasan yang orisinal dalam debat nanti. "Seperti yang kami janjikan, di debat kedua ini akan menampilkan gagasan yang lebih visioner. Tetapi berdasarkan pada prestasi dan kinerja Pak Jokowi sendiri," ujar Hasto.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, Johnny G Plate mengatakan capres nomor urut 01 akan menekankan peta jalan atau roadmap ketahanan energi, juga soal kebijakannya. Begitupula pada permasalahan ketahanan pangan. Jokowi-Ma'ruf Amin pun akan melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan meningkatkan nilai tambah dari hasil kebijakan itu.

Keempat, kata dia, Jokowi-Ma'ruf Amin akan mengungkap soal pembangunan yang ramah lingkungan hidup.

"Kami saat ini juga sedang menanti, katanya, akan ada pidato kebangsaan dari Prabowo. Dan berharap mudah-mudahan pidato kebangsaan ini memberi referensi dalam rangka menambah khasanah, dan informasi program, visi dan misi untuk Indonesia maju dan Indonesia yang lebih hebat. Tapi tidak ditandai dengan isu-isu paradoks serta tidak ditandai juga dengan memberikan gambaran Indonesia sebagai bangsa inferior. Indonesia adalah bangsa besar, penuh optimisme, bangsa yang setara dan sejajar dengan bangsa lainnya.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso menyebut, konsep-konsep yang ditawarkan Prabowo dalam debat kedua pilpres diyakini akan membuka mata publik. Prabowo akan memberikan kejutan besar pada debat.

"Nanti akan ada kejutan dari beliau kuasai bidang masalah pangan, energi, energi terbarukan, konsentrasi beliau yang akan bangun swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air. Itu kata-kata kuncinya dan ada di pikiran beliau," ucap Priyo di Kantor KPU Pusat, Kamis 14 Februari 2019.

Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Ferry Juliantoro mengatakan, kesiapan Prabowo bisa dilihat dari pidato kebangsaan yang digelorakannya di Semarang kemarin. Pada bidang infrastruktur, sambung dia, Prabowo berjanji melakukan pembangunan yang berkaitan langsung dengan produksi masyarakat. Prabowo-Sandi juga akan mengurangi semaksimal mungkin impor.

"Jadi genjot pangan yang bisa diproduksi dalam negeri, energi juga harus dirintis kilang-kilang minyak yang baru, kilang dari dulu sampai sekarang tidak diperbaharui," kata Ferry kepada Liputan6.com, Jumat 15 Februari 2019.

Tim BPN Bidang Materi Debat Ledia Hanifa menuturkan, Prabowo tinggal melakukan finalisasi persiapan debat capres.

"Beliau kan sudah punya konsep sendiri soal itu tema terkait debat, kita bisa baca di bukunya Paradoks Indonesia itu. Kita tinggal menambahkan update datanya saat ini saja, bahan-bahan juga sudah disiapkan BPN. Tapi pondasi basic-nya buku itu, dan beliau juga sudah paham tentang isu dari tema debat," ucap Ketua DPP PKS itu kepada Liputan6.com.

Lalu, bagaimana cara menakar orisinalitas kedua calon?

Pengamat politik dari LIPI, Indria Samego mengatakan, orisinalitas ini sangat penting. Dia menilai, konten atau substansi dari gagasan memang ukuran utama dari orisinalitas kedua calon presiden.

Masyarakat bisa menilai orisinalitas seseorang dari idenya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Idenya belum banyak dibahas atau tidak. Mungkin bahkan, idenya belum pernah dicetuskan oleh seseorang.

"Saya kira kalau menilai orisinalitas, dari konten, substansi. Misalnya, bagaimana Prabowo kalau terpilih jadi Presiden menyelesaikan persoalan pengangguran lapangan kerja, pendidikan, sumber daya yang berkualitas misalnya atau energi gitu, yang belum atau tidak banyak dibahas. Kalau mengulang sesuatu yang ada di dokumen-dokumen ya tidak orisinal. Memang, dia bisa jawab. Tapi itu, kayak cerdas cermat," kata Indria kepada Liputan6.com.

Saksikan video menarik berikut ini:

Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial The Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes memprediksi, debat capres ini bakal lebih menarik daripada debat capres cawapres 17 Januari 2019. Calon petahana, kata dia, tak akan menyerang lawannya. Tapi tidak juga bertahan.

"Petahana akan menyampaikan beberapa hal yang dianggap penting gitu ya, seperti infrastruktur, pangan segala macam untuk meyakinkan pemilih," kata Arya ketika dihubungi Liputan6.com.

Sementara, kubu pesaing diduga akan berbalik menyerang karena ada beberapa isu yang menjadi titik celah bagi pesaing. Misalnya, soal impor, kemudian juga swasembada pangan.

"Kemungkinan yang akan lebih menyerang dari pesaing kalau kita lihat dari temanya. Misalnya soal yang swasembada pangan itu menjadi pintu masuk begitu juga dengan impor beras dan juga soal infrastruktur. Tapi soal tiga hal itu, petahana sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi pertanyaan yang bertendensi serangan," ujar Arya.

Menurut dia, debat kali ini bukan soal menang atau kalah. Pada debat kedua, lanjut dia, kedua calon dituntut benar-benar mampu memberikan kesan kepada pemilih, mereka mampu menyelesaikan tantangan di bidang yang ditemakan.

"Saya tidak tahu siapa yang akan diuntungkan ya. Tetapi ini adalah panggung yang harus dimanfaatkan oleh kedua kandidat untuk benar-benar memastikan bahwa mereka lebih baik dari pesaingnya. Dan panggung juga untuk meyakinkan pemilih untuk benar-benar tidak beralih dan bagi yang belum memilih, mereka akan menjatuhkan," tutur Arya.

Terlebih, KPU memberikan waktu yang relatif fleksibel kepada Jokowi dan Prabowo untuk saling bertanya dan menanggapi. "Itu harus dimanfaatkan oleh kedua kandidat untuk menguji keorisinalitasan," sambung dia.

Rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) yang juga sebagai panelis debat kedua pilpres, Joni Hermana mengatakan, pihaknya akan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbeda format dengan debat pertama pilpres untuk memunculkan orisinalitas kedua kandidat.

"Kita berusaha untuk memberi pertanyaan-pertanyaan yang lebih tidak normatif. Jadi, dalam hal ini kita juga menginginkan agar tidak ada jawaban yang sama dari keduanya, yang normatif," kata Joni, di Jakarta, Jumat 8 Februari 2019.

Selain itu, model pertanyaan yang dibuat berbeda ini bertujuan agar masyarakat lebih mengetahui konsep yang dimiliki dari masing-masing paslon.

"Sehingga memberi gambaran kepada audiens dan masyarakat sejauh mana kemampuan dan konsep yang ingin mereka kembangkan secara baik. Jadi intinya sebetulnya seperti itu," ujar Joni.

Debat merupakan salah satu sarana penting bagi peserta Pilpres 2019 untuk memantapkan atau bahkan merebut hati pemilih. Ini terbukti pada debat perdana lalu yang dinilai cukup berpengaruh pada perubahan karakteristik calon pemilih masing-masing paslon capres-cawapres.

Terdapat perubahan angka solid voters atau pemilih mantap dan swing voters atau pemilih yang masih mungkin berubah pada pasangan Jokowi-Ma’ruf maupun Prabowo-Sandi.

Berdasarkan hasil survei terbaru Populi Center, jumlah solid voters pasangan nomor urut 1 Joko Widodo-Ma'ruf Amin meningkat dari sebelum debat sebesar 88,9 persen menjadi 90,8 persen usai debat.

Sementara solid voters pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meningkat dari 82,6 persen menjadi 85,5 persen.

Sedangkan swing voters Jokowi-Ma’ruf menurun dari angka 8,6 persen sebelum debat menjadi 6,2 persen usai debat. Penurunan juga terjadi pada swing voters untuk pasangan Prabowo-Sandi dari angka 13,3 persen menjadi 11,3 persen.

"Paslon Jokowi-Ma'ruf harus berhati-hati karena kenaikan solid voters lebih banyak terjadi pada paslon Prabowo-Sandi. Temuan ini sifatnya indikatif mengingat jumlah responden yang terbatas," ujar peneliti Populi Center Dimas Ramadhan di kantornya, Slipi, Jakarta Barat, Kamis 7 Februari 2019.

Lebih lanjut, jumlah masyarakat yang mengetahui dan menyaksikan langsung debat perdana capres-cawapres pada 17 Januari lalu cukup banyak ketimbang yang tidak mengetahui. Namun ketertarikan mereka untuk memperbincangkan debat relatif kecil yakni 35,6 persen berbanding 64,4 persen.

Penilaian masyarakat terhadap manfaat debat capres pun beragam. Dari total 1.486 responden di seluruh Indonesia, 33,9 persen menilai manfaat debat untuk mengetahui visi, misi, dan program kerja kandidat. Sementara 10,8 persen menilai debat dapat membantu memberikan pertimbangan menentukan pilihan. Sementara 6 persen menganggap debat untuk mengetahui latar belakang kandidat.

"Sebanyak 3,7 persen menilai debat tidak atau kurang ada manfaatnya, 3,2 persen menilai debat untuk mengklarifikasi isu yang beredar, dan 42,5 persen sisanya tidak menjawab,” ucap Dimas.

Dari pemaparan visi, misi, dan program kerja kandidat pada debat perdana, yang dianggap paling realistis oleh masyarakat adalah yang disampaikan Jokowi-Ma’ruf yakni sebesar 55,7 persen. Sementara yang menilai visi, misi, dan program kerja Prabowo-Sandi paling realistis hanya sebesar 29,8 persen. Lainnya, 14,5 persen, tidak menjawab.

Sebanyak 53,1 persen responden juga menilai bahwa paslon nomor urut 1 unggul pada debat perdana capres-cawapres tersebut. Sedangkan 31,1 persen menilai paslon nomor urut 2 yang unggul. 15,8 persen sisanya tidak menjawab.

"Kemudian pilihan pascadebat, dengan pertanyaan setelah menyaksikan debat pertama, siapa pasangan yang akan anda pilih untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024? 62,5 persen menjawab Jokowi-Ma’ruf, 36,4 persen menjawab Prabowo-Sandi, dan 1,1 persen tidak akan memilih," kata Dimas.

Untuk diketahui, survei tersebut dilakukan dengan metodologi wawancara tatap muka pada 20-27 Januari 2019 di 34 provinsi seluruh Indonesia. Besaran sampel adalah 1.486 responden, dipilih secara acak bertingkat (multistage random sampling).

Hasil survei memiliki margin of error sebesar 2,53 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Untuk menjamin distribusi sampel yang memadai, setiap kelurahan terpilih dialokasikan 10 responden dari dua RT.

Proporsi gender ditentukan 50:50. Besaran sampel tiap wilayah dialokasikan sesuai dengan proporsi daftar pemilih tetap (DPT) dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU).