Kebijakan Daerah yang Mengundang Polemik

Ada yang memang berguna. Namun, tak sedikit peraturan daerah dan kebijakan yang dinilai tidak rasional, bahkan diskriminatif.

oleh Anri Syaiful diperbarui 27 Feb 2019, 09:03 WIB
Diterbitkan 27 Feb 2019, 09:03 WIB
Banner Infografis Kebijakan Daerah yang Menimbulkan Polemik
Banner Infografis Kebijakan Daerah yang Menimbulkan Polemik. (Liputan6.com/Triyasni)

Liputan6.com, Jakarta - Banyak peraturan daerah dan kebijakan yang mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat. Ada yang memang berguna, namun tak sedikit yang dinilai tidak rasional, bahkan diskriminatif.

Menurut Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, banyak terdapat peraturan daerah ataupun kebijakan yang mendiskriminasi perempuan. Mulai dari aturan jam malam, pembatasan waria untuk bekerja, aturan berbusana, hingga prostitusi.

Terbaru, peraturan daerah ataupun kebijakan mengenai pembatasan jam tayang 17 lagu berbahasa Inggris. Pembatasan ini diberlakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat.

Apa saja contoh peraturan daerah dan kebijakan yang mengundang polemik? Simak dalam Infografis berikut ini:

Video

Infografis

Infografis Kebijakan Daerah yang Menimbulkan Polemik
Infografis Kebijakan Daerah yang Menimbulkan Polemik. (Liputan6.com/Triyasni)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya