Polri Sebut Akun Twitter Opposite6890 Ingin Delegitimasi Kepolisian

Opposite6890 disebut sengaja propaganda di media sosial untuk mendelegitimasi Polri.

oleh Nafiysul Qodar diperbarui 11 Mar 2019, 19:44 WIB
Diterbitkan 11 Mar 2019, 19:44 WIB
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo (Liputan6.com/Nafiysul Qodar)
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo (Liputan6.com/Nafiysul Qodar)

Liputan6.com, Jakarta - Polri mengendus ada upaya delegitimasi terhadap lembaganya yang dilakukan akun Opposite6890 dengan menudingnya sebagai penyedia buzzer salah satu kandidat di Pilpres 2019. Opposite6890 disebut sengaja berpropaganda di media sosial untuk mendelegitimasi Polri.

"Kita melihat polanya ke arah situ (upaya delegitimasi terhadap Polri)," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di kantornya, Jakarta, Senin (11/3/2019).

Menurut Dedi, upaya delegitimasi terhadap lembaga pemerintah terkait isu Pemilu sudah terlihat sejak November 2018. Mulai dari isu tentang e-KTP tercecer di beberapa daerah yang menurut Dedi terus di-framing untuk mendelegitimasi Kementerian Dalam Negeri.

"Kemudian di Desember-Januari dimunculkan lagi tentang 7 kontainer surat suara (tercoblos), DPT, apa yang diserang? KPU," tuturnya.

Sepanjang Januari hingga Maret 2019, kata Dedi, isu yang dimainkan adalah terkait penanganan pelanggaran pemilu di beberapa daerah oleh Badan Pengawas Pemilu. Polri sebagai lembaga yang terlibat langsung dalam pengamanan Pemilu juga diisukan tidak netral.

"Pola-pola itu kita sudah mapping, ya dalam rangka apa akhirnya? Delegitimasi Pemilu. Jangan sampai ini terjadi karena ini akan merusak demokrasi yang ada di Indonesia," ucapnya.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Polri Netral

Jenderal bintang satu itu menegaskan, apa yang disampaikan Opposite6890 tidak benar. Dia memastikan, Polri bersikap netral dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Polri akan terus memberantas hoaks yang dapat mengganggu proses demokrasi di Indonesia.

"Dalam setiap kesempatan Pak Kapolri selalu menekankan bahwa anggota Polri netral di dalam kontestasi Pemilu ini. Kita akan terus fokus untuk memberantas kasus-kasus hoaks atau juga propaganda-propaganda yang dimunculkan di medsos, kita akan habisi itu," kata Dedi menandaskan.

Sebelumnya, akun Twitter @opposite6890 membeberkan dugaan keterlibatan Polri dalam mengerahkan pasukan buzzer di Pilpres 2019. Menurutnya, polisi membentuk tim buzzer 100 orang per Polres di seluruh Indonesia yang terorganisasi hingga Mabes Polri.

Mereka saling mengikuti atau follow baik di Instagram, Twitter, maupun Facebook yang berinduk pada akun utama @alumnisambhar. Opposite6890 juga membeberkan profil followers @alumnisambhar rata-rata berseragam polisi.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya