Mahyudin Minta KPU Rapikan Daftar Pemilih Tetap

Liputan6.com, Jakarta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) angkat bicara soal kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT). Wakil Ketua MPR, Mahyudin, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merapikan DPT. KPU perlu menyisir kembali Warga Negara Asing (WNA) dan pemilih ganda dalam DPT.

"Ini masih ada waktu satu bulan lagi. Karena itu, KPU harus bekerja keras untuk merapikan DPT. Kita ingin Pemilu ini benar-benar akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat Indonesia. Jadi siapa pun yang terpilih dalam Pemilu orang bisa menerima dengan lapang dada," ujarnya, usai memberi pengantar Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada ibu-ibu Majelis Taklim Kelurahan Waru, di Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (11/3/2019).

Kisruh tersebut bermula saat ada temuan sebanyak 174 WNA masuk dalam DPT. Selain itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandi menyebutkan masih ada jutaan pemilih ganda dan fiktif dalam DPT.

Walaupun begitu, Mahyudin mengatakan bahwa KPU sudah melakukan penyisiran dan pencoretan nama WNA dalam DPT. Namun, untuk pemilih ganda dan pemilih fiktif, dia menyangsikan jumlahnya mencapai jutaan orang.

"Jumlah pemilih ganda itu kan masih katanya. Kita tidak tahu apakah memang jumlahnya 17 juta. Kalau ada temuan nama ganda dan fiktif tentu sudah dicoret KPU," ucap Mahyudin.

Menanggapi adanya usulan agar kotak suara dititipkan di Koramil untuk menghindari kecurangan, Mahyudin tidak melihat adanya urgensi itu. Lebih baik prosedur penyimpanan kotak suara diserahkan kepada penyelenggara pemilu yang diawasi pihak kepolisian.

"Saya tidak melihat urgensi kotak suara disimpan di Koramil. Saya lihat kita terlalu curiga. Serahkan saja kepada penyelenggara pemilu yang dibantu aparat. Untuk menghindari kecurangan, para calon juga punya saksi di TPS. Saya kira terlalu berlebihan kalau melibatkan tentara. Berkaitan dengan Kamtibmas itu tugas polisi," kata Mahyudin.

Dirinya pun mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak perlu takut berlebihan bahwa pemilu ini bisa dicurangi.

"Kita tidak perlu takut berlebihan. Pokoknya kita laksanakan pemilu dengan jujur dan adil," pungkasnya.

(*)