Tarik Ulur Rencana Kenaikan PPN 12% di Januari 2025, Plus Minusnya?

KPK Evaluasi Pencegahan Korupsi di Papua Barat

KPK mengungkap hasil perbaikan sistem dan pembenahan tata kelola di Papua Barat hingga akhir 2018 tak sesuai dengan komitmen dan rencana aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

oleh Nanda Perdana Putra diperbarui 08 Apr 2019, 14:29 WIB

Diterbitkan 08 Apr 2019, 14:29 WIB

KPK Rilis Indeks Penilaian Integritas 2017

Pekerja membersihkan debu yang menempel pada tembok dan logo KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/11). Pemprov Papua merupakan daerah yang memiliki risiko korupsi tertinggi dengan. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar evaluasi pencegahan korupsi di Provinsi Papua Barat. KPK juga akan melakukan pengawasan dalam hal ini.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan, kegiatan tersebut dilangsungkan selama lima hari terhitung sejak 8 April 2019 hingga 12 April 2019.

Hantu Cuwig, Mitos Ilmu Hitam di Kampung Lilinta Papua Barat

"Dalam waktu dua tahun, perbaikan sistem dan pembenahan tata kelola di Provinsi Papua Barat hingga akhir 2018 baru mencapai 19 persen. Hasil ini tak sesuai dengan komitmen dan rencana aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Juli 2016," tutur Febri dalam keterangannya, Jakarta, Senin (8/4/2019).

Selama proses tersebut, penyidik KPK akan sibuk di dua kota yakni Manokwari dan Sorong. Sejumlah agenda yang akan dilaksanakan, yakni rapat koordinasi dan evaluasi rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi.

"Kedua, monitoring dan evaluasi rencana aksi di sektor Sumber Daya Alam (SDA)," jelas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ketiga

Tampilan depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru di Jl Gembira, Guntur, Jakarta, Selasa (13/10/2015). Gedung tersebut dibangun di atas tanah seluas delapan hektar dengan nilai kontrak 195 miliar rupiah. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Kemudian ketiga, KPK akan berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Papua Barat, Kantor Syahbandar, dan Otoritas Pelabuhan Papua Barat yang salah satunya terkait pengapalan kayu.

Yang terakhir, akan dilaksanakan pilot project di beberapa pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat untuk meningkatkan transparansi keuangan daerah.

"Seluruh kegiatan yang digelar KPK di Papua Barat bertujuan untuk meningkatkan komitmen perbaikan dalam kinerja tata kelola dan sistem pencegahan korupsi di segala sektor," Febri menandaskan.

Lanjutkan Membaca ↓