Soal Pemindahan Ibu Kota, Mabes Polri Tunggu Keputusan Pemerintah

JawaPos - Pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara. Hal ini mendapat dukungan dari Polri. Sehingga, Korps Bhayangkara itu akan menunggu instruksi soal wacana yang sudah digaungkan sejak Presiden pertama RI Soekarno itu.

Kadiv Humas Polri Irjen Muhammad Iqbal mengatakan Polri mendukung pemindahan ibu kota negara karena, menilai kebijakan pindah ibu kota itu bertujuan demi kebaikan Indonesia.

"Terkait rencana pemindahan dengan pertimbangan pemerataan pembangunan dan kepadatan ibu kota saat ini, tentunya Polri mendukung karena ini demi kebaikan bangsa dari segala aspek," kata Irjen Muhammad Iqbal, Selasa, 30 April 2019.

Dia mengaku Polri akan menyiapkan sumber daya mereka sebaik mungkin bila memang pemindahan ini terwujud nantinya. Hal itu tak lain agar pelayanan Polri tetap optimal. Namun, lanjut Iqbal hingga kini pihaknya masih terus menunggu keputusan pemerintah terkait hal ini.

"Jika sudah fix akan dipindah ke mana, Mabes Polri akan berkoordinasi untuk mempersiapkan semua sumber daya yang ada sehingga pelayanan kepolisian tetap optimal," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah mulai merealisasikan rencana pindah ibu kota negara. Dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin, 29 April 2019, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindah ibu kota ke luar pulau Jawa.

"Dalam ratas tadi diputuskan, presiden memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Jadi, ini barangkali keputusan penting yang dilahirkan hari ini," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro usai ratas di Kantor Presiden.

Pemilihan pindah ke luar Jawa merupakan salah satu opsi yang ditawarkan Bappenas. Selain luar Jawa, dua opsi yang ditawarkan Bappenas adalah memusatkan pemerintahan di kawasan monas atau di sekitar Jabodetabek. Namun, kedua opsi tersebut ditolak Jokowi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Pria yang akrab disapa Bambroj itu menambahkan, kondisi Jakarta sebagai ibu kota sudah tidak ideal untuk masa depan. Selain kemacetan, daya dukung lingkungannya juga sudah tidak ramah. Di mana penurunan permukaan tanah mencapai 7,5 centimeter setiap tahunnya.

"96 persen sungai di Jakarta tercemar berat, sehingga memiliki bahaya signifikan akibat sanitasi yang buruk," imbuhnya.

Padahal sebagai anggota G20 dan punya potensi menjadi negara dengan GDP per kapita terbesar di dunia, Indonesia perlu ibu kota yang berstandar internasional yang smart, green, dan beautiful city.

Sementara untuk konsepnya, Bappenas mengusulkan ibu kota baru nantinya diposisikan hanya untuk fungsi pemerintahan. Yakni untuk eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI-Polri, dan kedutaan besar serta perwakilan organisasi internasional yang ada di Indonesia. Adapun pusat perekonomian tetap di Jakarta.

Soal lokasi ibu kota baru, Bambroj belum mau menyebutkan. Hanya saja, berdasarkan kajiannya, ada sejumlah kriteria yang harus dipertimbangkan. Yakni lokasi strategis antara barat-timur untuk merepresentasikan keadilan, ada lahan yang luas milik pemerintah/BUMN, bebas bencana alam, tersedia air dan bebas pencemaran lingkungan.

"Juga harus diperhatikan dari sisi sosial, kita ingin minimumkan potensi konflik sosial. Dan juga kita harapkan masyarakat di sekitar wilayah tersebut memiliki budaya terbuka terhadap pendatang," kata dia.

* Ikuti perkembangan Real Count Pilpres 2019 yang dihitung KPU di tautan ini