Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar acara buka puasa bersama pimpinan lembaga di Istana Negara Jakarta. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan keseriusannya memindahkan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa.
"Mumpung ketemu dengan ketua dan pimpinan lembaga-lembaga negara, saya ingin menyinggung sedikit hal yang berkaitan dengan pemindahan Ibu Kota. Kami serius dalam hal ini," kata Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin (6/5/2019).
Dia menjelaskan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah melakukan kajian selama tiga tahun dari sisi ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Tak hanya itu, dia menyebut alasan Ibu Kota harus dipindahkan lantaran penduduk Pulau Jawa sudah begitu padat.
Advertisement
Jokowi mengatakan Pulau Jawa sudah dihuni oleh sekitar 57 persen dari total penduduk Indonesia atau sekitar 149 juta orang. Sementara, pulau-pulau lain seperti Sumatera dihuni 21 persen dari total penduduk Indonesia, Kalimantan baru 6 persen, Sulawesi 7 persen, serta Maluku dan Papua masing-masing 6 persen.
"Oleh sebab itu, kami nantinya akan menindaklanjuti, konsultasi tentu saja dengan lembaga negara yang terkait, baik dari sisi hukum maupun politiknya," ucap dia.
Jokowi menyatakan dari sisi lingkungan, posisi Jakarta berada di dalam ring of fire dan selalu dilanda banjir. Selain itu, ketersediaan air bersih di Jakarta juga perlu diperhatikan.
"Oleh sebab itu, pemindahan Ibu Kota ini akan segera kami putuskan. Tapi saat ini kami akan konsultasikan kepada lembaga-lembaga terkait dengan ini," ujar Jokowi.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
3 Kota Alternatif
Mantan Wali Kota Solo itu mengaku sudah menyiapkan tiga alternatif daerah yang akan dijadikan sebagai Ibu Kota baru. Jokowi menuturkan, ketiga wilayah itu memiliki luas yang bervariasi mulai dari, 80 ribu hektare, 120 ribu hektare, dan 300 ribu hektare.
"Kita tahu di Jakarta ini ada (luasnya) 66 ribu hektare, sehingga apa yang tersedia sudah lebih dari cukup hanya untuk Ibu Kota pemerintahan," tutur Jokowi.
Pada kesempatan ini, hadir Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, serta Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.
Ada pula Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Wakil Ketua DPD Nono Sampono, Wakil Ketua DPD Ahmad Muqowam, hingga Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar.
Selain pimpinan lembaga, hadir pula sejumlah menteri kabinet kerja. Mereka di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.
Kemudian Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Advertisement