PDIP: Kursi Pimpinan DPR Baru Dibahas Resmi Sekitar Bulan Juli

Liputan6.com, Jakarta Wacana Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bidang Politik dan Keamanan non-aktif, Puan Maharani sebagai calon Ketua DPR RI, semakin menguat. Namun, partai berlambang banteng bermoncong putih tersebut, menampik sudah membahas secara formal di internal partainya.

"Di PDIP sampai sekarang belum ada pembahasan resmi. Karena masih dalam berproses perhitungan Pileg dan Pilpres. Masih konsentrasi disitu," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Eriko Sotarduga, kepada Liputan6.com, Selasa (14/5/2019).

Dia memprediksi, PDIP baru akan membahas ini sekitar bulan Juli atau Agustus. Di mana, langsung ditentukan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang mempunyai hak prerogatif dalam menentukan siapa yang duduk sebagai Ketua DPR periode 2019-2024.

"Perkiraan kami di bulan Juli atau Agustus akan ada rapat, dimana dipimpin langsung oleh Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Dan di sana, Ibu Ketua Umum akan langsung memutuskan siapa yang menjadi Ketua DPR," ungkap Eriko.

Dia tak menampik nama Puan Maharani menjadi kandidat kuat, di tataran pembicaraan informal PDIP. Karena, lanjutnya, jika Puan menjadi Ketua DPR, tentu akan menorehkan sejarah baru lagi bagi partainya, di samping sudah menang dua kali Pileg di era reformasi.

"Jika Ketua Parlemen dari perempuan, jadi sejarah baru bagi bangsa Indonesia. Ini luar biasa. Ini yang buat kami sebagai kader, membanggakan. Tapi sekali lagi hanya pendapat kami, dari non formal," jelas Eriko.

Eriko tak menampik ada beberapa kriteria yang bisa duduk sebagai Ketua DPR. Di antaranya, dilihat dari jam terbangnya.

"Yang dibutuhkan seseorang menjadi Ketua DPR adalah dilihat dari jam terbangnya. Pernah jadi Ketua Fraksi, pernah jadi menteri," kata Eriko.

Kemudian, masih kata dia, pernah memimpin di internal partai, dan baik saat mengomandoinya. Selain itu, bisa berkomunikasi dengan partai-partai lain.

"Pengalaman di eksekutif dan legislatif itu penting. Karena saat duduk sebagai Ketua DPR harus berurusan dengan pihak pemerintah juga," jelas Eriko.

Selain itu, lanjut dia, memiliki hubungan baik atau dalam hal ini berkomunikasi baik dengan Presiden. "Kan selama menjadi menteri, beliau (Puan) berkomunikasi dengan baik," pungkasnya.