Suasana Akrab Demonstran Kawal Putusan Sidang MK dan Polisi

Liputan6.com, Jakarta - Makin siang, demonstran kawal putusan sidang Mahkamah Konstitusi (MK) bertambah. Sekitar duaratusan massa memadati kawasan Patung Kuda, Jl Medan Merdeka Barat, Kamis (27/6/2019). Beberapa di antara para demonstran mengisi waktu mereka dengan bercengkerama dengan polisi.

Para demonstran yang turun ke jalan sebagian membawa bendera Merah-Putih dan juga spanduk. Mayoritas massa menggunakan serban dan baju putih. Satu unit mobil untuk panggung orasi berada di sekitar massa sebuah bendera Merah Putih dengan gambar Burung Garuda dan tulisan "Garda NKRI".

Beberapa demonstran terlihat mengisi beragam kegiatan di sela aksi mereka menunggu pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Salah satunya bercengkerama dengan kepolisian yang menjaga keamanan sekitar Gedung MK.

Terlihat Kapolres dan Wakil Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan dan AKBP Arie Ardian Risha melayani foto bersama para peserta aksi.

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN), Andre Rosiade mengatakan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto menyampaikan dua instruksi khusus kepada para pendukungnya menjelang putusan sengketa Pilpres 2019 di MK.

Pertama menurut Andre, Prabowo meminta semua pendukungnya tidak perlu berbondong-bondong datang ke MK dan lebih baik menonton di televisi.

"Kedua, apapun keputusannya, kita sikapi dengan tenang dan sejuk," kata Andre di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Kamis (27/6/2019).

Dia mengatakan, BPN Prabowo-Sandi akan menyikapi dan menerima apapun keputusan MK dengan lapang dada.

Selain itu menurut Andre, Prabowo dan Sandi akan menyaksikan pembacaan putusan MK terkait PHPU di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta.

Dia mengatakan, pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Adil Makmur diundang Prabowo untuk hadir ke Kertanegara IV untuk bersama-sama menyaksikan pembacaan putusan MK tersebut.

"Direncanakan pimpinan partai koalisi akan hadir dan nanti akan dilakukan rapat menyikapi pengumuman putusan MK," ujarnya.

Dia mengatakan, setelah itu kemungkinan akan dilakukan konferensi pers terkait hasil rapat internal koalisi menyikapi putusan MK.

Di tempat terpisah, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, mengatakan belum ada informasi terkait tambahan pengamanan di ring utama Istana Negara.

"Untuk sementara belum ada. Belum ada info dari Karo Operasi," ucap Dedi saat dihubungi Liputan.com, Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Dedi menyampaikan, bahwa hal itu dikarenakan massa aksi yang datang di sekitar MK masih kisaran ratusan orang. Ia pun mengatakan, pola pengamanan akan tetap sesuai dengan sebagaimana yang direncanakan.

"Tetap untuk pola pengamanan. Saat ini hasil pantauan massa baru kumpul sekitar 300 sampai 400," katanya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sementara itu, aktivitas di tiap kantor kementerian yang berada di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat tetap berjalan normal jelang putusan MK.

Seperti di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

"Tetap normal, enggak ada perintah diliburkan. Jadi tetap masuk seluruh pegawai," ujar petugas keamanan di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Imam Santoso, seperti dilansir Antara, Kamis (27/6/2019).

Pegawai yang biasanya melewati Jalan Medan Merdeka Barat dialihkan menuju pintu selatan yang berada di Jalan Abdul Muis. Pasalnya, jalur-jalur di sekitar MK ditutup sejak subuh.

"Lewat belakang mas (Jalan Abdul Muis) kalau mau ke kantor," kata dia.

Senada dengan Imam, Anton salah satu petugas Keamanan di gedung Kementerian Perhubungan mengatakan meski akan berlangsung sidang putusan PHPU tidak mempengaruhi aktivitas kerja.

"Enggak berpengaruh, semua tetap masuk," kata dia.

Sementara itu, ratusan aparat gabungan dari Polri dan TNI mulai berjaga di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat. Pihak keamanan sudah menyiapkan barikade serta kawat berduri untuk mengantisipasi adanya unjuk rasa saat pembacaan putusan MK.