TKN: Tak Tepat Pemulangan Rizieq Shihab Jadi Syarat Rekonsiliasi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding menilai tidak tepat jika pemulangan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab (HRS) dijadikan syarat rekonsiliasi antara Jokowi dengan Prabowo Subianto. Sebab, kata dia, Rizieq pergi ke Arab Saudi atas kehendaknya sendiri.

"Saya melihat HRS itu kan pergi ke Arab atas kehendak dan inisiatif sendiri, bukan dipaksa negara atau diusir negara. Sebenarnya kalau dia mau pulang ya pulang aja, engga ada masalah," kata Karding, Kamis (11/7/2019).

Karding menduga, selama ini Rizieq Shihab takut dengan proses hukum yang membelitnya sehingga memilih tidak pulang ke Indonesia. Padahal, lanjutnya, proses hukum selalu harus ditegakan.

"Karena sesuai dengan komitmen kita dalam konstitusi, dalam berprinsip bernegara bahwa hukum itu adalah panglima di negeri ini, dan negeri dalam konstitusi kita dikatakan negara berdasarkan hukum. Jadi segala tindak tanduk, perilaku seseorang itu yang menentukan adalah hukum, hukum itu artinya pengadilan," ungkapnya.

Meski begitu, Karding menyerahkan sepenuhnya pada kubu Prabowo soal syarat rekonsiliasi. Namun, dia menegaskan diterima atau tidaknya syarat semua tergantung Jokowi.

"Tapi nanti kita lihat gimana pendapat Pak Jokowi, pendapat orang-orang beliau soal itu apakah menerima atau tidak. Kita lihat nanti saja," ucapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani membenarkan Prabowo Subianto memberi syarat pemulangan Rizieq Syihab untuk rekonsiliasi. Selain itu Prabowo, juga ingin para tokoh yang ditangkap polisi segera dibebaskan.

Reporter: Sania Mashabi

Saksikan video pilihan di bawah ini: