Nasdem Sebut Koalisi Jokowi Akan Musyawarah Tentukan Paket Pimpinan MPR

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate menegaskan, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pendukung pasangan presiden dan wapres terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin belum membahas kursi pimpinan MPR periode 2019-2024. Menurut dia, keputusan soal pimpiman MPR akan ditentukan secara musyawarah mufakat.

"Tetapi ada di AKD, harus menyusun alat kelengkapan DPR, terkait dengan itu kami Koalisi Indonesia Kerja akan berembuk dan tentu sebagaimana soliditasnya yang selama ini terjaga dengan baik, kita akan ambil keputusan melalui musyawarah untuk mufakat," kata Plate di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Dia mengatakan, pembahasan soal paket pimpinan MPR masih sangat dinamis. Sampai saat ini partainya masih membahas paket tersebut dengan sejumlah pihak, termasuk calon anggota baru Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

"Itu sedang berjalan, saya kira jangan dulu disampaikan. Anggota DPD itu ada 136 orang, ada banyak, butuh banyak hari untuk bicara," ungkapnya.

Terkait siapa yang akan menjabat sebagai pimpinan MPR dari NasDem, Plate belum bisa memastikan. Dia menuturkan masih banyak waktu untuk memilih calon yang terbaik.

"Kalau (soal nama dari NasDem) itu nanti, masih lama, masih bulan Oktober," ucapnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, pintu Pimpinan MPR tertutup untuk partai oposisi.

"Kayaknya untuk peluang pimpinan MPR sudah tertutup. Karena koalisi solid. Kalau koalisi solid. Jadi siapa Ketua MPR itu proses," ucap Cak Imin di Jakarta, Jumat (5/7/2019).

Dia menuturkan, bisa saja di lembaga, atau ketua badan. Tapi berada di kabinet, itu urusan Presiden Jokowi.

"Ya di kabinet boleh. Tapi tentu ini masih pribadi. Nanti keputusan ada di Pak Jokowi," tegas Cak Imin.

Soal sikap parpol di koalisi Koalisi Indonesia Kerja, menurut dia itu berbeda-beda. Tapi PKB sebenarnya setuju saja jika opisisi bergabung.

"Masih berbeda-beda, ada yang setuju ada yang enggak setuju. PKB sebenarnya setuju. Tapi enggak bisa maksain kalau koalisi enggak setuju," tegas Cak Imin.

Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka.com