Golkar: Peningkatan Keamanan di Kantor DPP Tak Terkait Agenda Munas

Liputan6.com, Jakarta - Partai Golkar meningkatkan penjagaan serta pengamanan disekitar Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat. Menurut Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily, penjagaan itu tak ada kaitanya dengan proses rapat pleno jelang Musyawarah Nasional (Munas) Golkar.

"Iya enggak ada (kaitannya), kan Munasnya aja masih Desember," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Ace menegaskan, pemintaan penjagaan kepada pihak kepolisian ini juga hal yang lumrah karena kantor DPP Golkar cukup besar. Jumlah personel yang diminta juga hanya 10 orang.

"Biasa kok. Kita DPP Partai Golkar biasa kalau misalnya ada yang perlu penjagaan ya kita perlu penjagaan, itu biasa," ungkapnya.

Sedangkan terkait jadwal rapat pleno penentu Munas, Ace belum bisa memastikan kapan akan diselenggarakan. Rapat pleno, lanjutnya, baru akan dilaksanakan setelah rapat harian.

"Agenda pleno akan segera dilaksanakan jika memang sudah ada agenda dari rapat harian. Jadi kita menunggu rapat harian dulu, dari rapat harian nanti akan ada rapat pleno," ucapnya.

Sebelumnya, Partai Golkar meminta bantuan pengamanan kepada kepolisian di Kantor DPP, Jalan Anggrek Neli Murni XIA, Slipi, Jakarta Barat. Permintaan itu tercantum dalam surat DPP Golkar bernomor B-2140/GOLKAR/VII/2019 tertanggal 12 Juli 2019.

Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Korbid Kepartaian Ibnu Munzir dan Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus. Isi surat itu ditujukan kepada Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Hengki Haryadi.

Tujuan DPP Golkar mengajukan permohonan pengamanan tersebut guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terkait dinamika yang berkembang jelang Munas Golkar Desember mendatang.

"Sehubungan dengan dinamika yang berkembang di Partai Golkar akhir-akhir ini serta untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di Kantor DPP Partai Golkar, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar mengajukan permohonan pengamanan Komplek kantor Sekretariat DPP Partai Golkar yang terletak di Jl. Anggrek Neli Murni XIA, Slipi, Jakarta Barat," bunyi surat tersebut.

Masih di kesempatan yang sama, Ace juga menilai wajar jika partainya meminta jatah kursi Ketua MPR. Sebab, PDIP sebagai pemenang pemilu legislatif sudah mendapatkan kursi Ketua DPR.

"Tapi rasionalisasi politiknya kan jelas kalau PDIP dapat kursi Ketua DPR ya Golkar sebagai pemenang kedua dapat kursi Ketua MPR. Kan itu logis saja kan," kata Ace.

Dia mengatakan, saat ini Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sudah mulai menjalin komunikasi dengan presiden terpilih Jokowi dan pimpinan partai politik pendukung Jokowi terkait kursi pimpinan MPR. Dia yakin pertemuan tersebut akan segera menemukan kesepakatan.

"Ya saya dapat infomasi dari ketua umum juga suda bicara kepada Pak Jokowi, sudah bicara dengan beberapa partai politik KIK. dan saya kira pembicaraan tersebut nanti pada saatnya akan ada titik temulah," ungkap Ace.

Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka.com