Setahun Tanpa Wakil Gubernur, Anies Baswedan Mulai Kerepotan

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku, ketiadaan wakil gubernur cukup membuatnya bekerja ekstra mengatur jadwal dan menghadiri berbagai acara kedinasan.

"Acara- acara itu banyak sekali, badannya cuma satu, acaranya banyak. Sehingga sebagian tugas-tugas protokoler kalau ada wakil bisa berbagi, tapi sekarang semua harus dijalani sendiri," kata Anies Anies di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Minggu (11/8/2019).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu berharap, pansus DPDR DKI dapat segera menyelesaikan tugasnya mencari orang yang tepat mengisi posisi wakil gubernur DKI.

Anies mengaku, tak ingin pansus dianggap gagal menjalankan tugasnya memilih orang nomor 2 di DKI Jakarta.

"Jangan sampai nanti pansus tercatat dalam sejarah sebagai pansus yang gagal menyelesaikan tugasnya, karena anggota dewan yang lain tentu menunggu dari pansus," ucap Anies seperti dilansir dari Antara.

Sebelumnya, posisi wakil gubernur DKI Jakarta terakhir diisi oleh Sandiaga Uno yang memutuskan mengundurkan diri. Sandiaga memilih mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2019.

Namun, hingga kini proses pemilihan pendamping Gubernur DKI Jakarta itu berlangsung alot dan sudah setahun kosong.

Oleh karena itu, Anies berharap kepastian mengenai pendampingnya segera ditemukan agar lebih mudah menjalani proses pemerintahan yang sedang berjalan.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Sebelumnya, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil mengatakan, ada kekuatan tertentu yang menghalangi PKS mengisi posisi Wagub DKI Jakarta. Padahal jabatan yang ditinggalkan Sandiaga Uno adalah kewenangan PKS.

"Sepertinya ada upaya untuk membolak balikan sesuatu yang sudah diatur, sesuatu yang sudah disepakati. Sepertinya ada kekuatan tertentu yang menghalang halangi PKS menjadi Wagub dampingi Anies (Baswedan). Kita sayangkan itu, sesalkan itu," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 8 Agustus 2019.

Dia enggan menuduh siapa pihak yang menghalangi PKS menduduki kursi wagub. PKS sendiri telah menyepakati dua nama yaitu Akhmad Syaikhu dan Agung Yulianto menjadi Wagub DKI.

"Kenapa hal yang sudah tersusun rapi tadi diberantakan. Ini yang kita khawatirkan, karena kalau terus terjadi akan merusak harmonisasi yang selama ini sudah terbangun di DPRD DKI," ujarnya.

Nasir berharap, permasalahan yang menghambat bisa dihilangkan agar proses pengisian posisi wagub lancar. Kemudian, pengurus PKS di DKI bisa berusaha membangun komunikasi politik yang ada di DPRD DKI.