HEADLINE: Lompatan Jokowi untuk Indonesia Maju, Bagaimana Pelaksanaannya?

Liputan6.com, Jakarta - Tidak cukup satu kali bagi Presiden Joko Widodo atau Jokowi  mengucap kata 'lompatan' dalam pidato kenegaraan di sidang bersama DPD/DPR RI, Jumat 16 Agustus 2019. 

Terhitung, ada sebelas kali mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengucapkan kata tersebut. Penekanan yang dituju tentunya adalah lompatan dalam kerangka pembangunan Indonesia ke depan, Indonesia Maju.

Jokowi yang mengenakan pakaian adat Sasak, Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam pidatonya berharap pembangunan Indonesia mengalami kemajuan signifikan di pusaran globalisasi. Bukan lagi langkah kecil asal selamat yang tak lagi relevan, namun cepat dan selamat yang saat ini dibutuhkan.

Meski demikian, Jokowi mengakui, tidaklah mudah untuk mengapai tujuan tersebut. Syarat utama adalah masyarakat dan pemerintah harus keluar dari kebiasaan dan kekakuan sistem yang selama ini menghambat inovasi dalam hal pelayanan. Juga perlunya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 

"Langkah demi langkah tidak lagi cukup, lompatan demi lompatan yang kita butuhkan. Lambat asal selamat tidak lagi relevan, yang kita butuhkan adalah cepat dan selamat," kata Jokowi.

"Sayalah yang memimpin lompatan kemajuan kita bersama," ucap Jokowi.

Menurut Jokowi, dimensi-dimensi pembangunan Indonesia ke depan hanya dapat terwujud dalam perkembangan inovasi di segala sektor, khususnya pelayanan publik. Seperti di bidang ekonomi, pertahanan dan keamanan, hukum, birokrasi, sumber daya manusia (SDM), budaya, hingga mitigasi bencana.

Jokowi mencontohkan kemajuan Mahkamah Agung yang mampu menerobos kekakuan pelayanan masyarakat di bidang hukum ke pelayanan dalam jaringan atau online, melalui e-court.  

Inovasi ini tercatat mampu mengurangi tunggakan perkara menjadi 906 perkara pada 2018. Jumlah ini, kata Jokowi, yang terendah sepanjang sejarah.

"Jumlah terendah sepanjang sejarah berdirinya MA. MA juga terus berbenah dengan melakukan beberapa langkah perbaikan, seperti pembaharuan dalam tata cara penyelesaian gugatan sederhana dan pembaharuan di bidang manajemen perkara," kata Jokowi.

Inovasi juga ditekankan dalam bidang hukum, khususnya pemberantasan korupsi. Jokowi mengatakan, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak dapat lagi menggunakan standar kuantitas jumlah perkara yang diselesaikan dan banyaknya pejabat yang ditangkap. 

"Harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah, berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan. Ini perlu kita garis bawahi. Oleh sebab itu manajemen tata kelola serta sistem lah yang harus dibangun," ujar Jokowi.

Menanggapi itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo setuju dengan Jokowi, di mana pencegahan dan penindakan juga harus mengikuti kemajuan teknologi. Namun, Agus juga menekankan pentingnya kerjasama regional dan internasional.

Selain itu, kata Agus, KPK juga serius menginginkan pembenahan partai dan sistem pemilu dan pilkada. "Tata kelola, manajemen dan sistem kepartaian yang perlu dibenahi. Termasuk pendanaan partai dari pemerintah harus jauh lebih besar," ucap Agus kepada Merdeka.com, Jumat (16/8/2019).

SDM yang Mumpuni

Bukan hanya di bidang hukum, Jokowi juga ingin adanya inovasi untuk melakukan lompatan besar di berbagai bidang.

Untuk mewujudkan mimpi tersebut, Jokowi butuh sumber daya manusia yang mumpuni dan anggaran yang besar.

"Kalau sumber dayanya ada, anggaran enggak ada, ya enggak bisa. Kalau anggaran ada, sumber dayanya nggak ada, ya nggak bisa juga," kata Menurut Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio kepada Liputan6.com.

Agus menilai Jokowi dapat mewujudkan cita-cita Indonesia Maju ini dalam 5 tahun ke depan. Untuk itu, Agus minta Jokowi segera mencari sumber daya manusia dan anggarannya.

"Modalnya kebijakan bisa dibuat, tapi harus segera mendidik SDM dan ada uangnya. Bukan hanya birokrasinya yang didik tapi juga tukang- tukangnya. Kebijakannya ada, tapi yang eksekusi kan juga harus dididik," ucap dia.

Sementara, Pengamat Politik Adi Prayitno mengatakan, lompatan dan inovasi dapat dilakukan Jokowi dengan sistem yang dapat mendukung gagasan mantan Wali Kota Solo itu.

"Artinya, bukan hanya Jokowi yang ingin lompat jauh tapi semua infrastruktur pendukungnya harus siap mengikuti ritme dan cara kerja Jokowi. Ini mutlak dilakukan," kata Adi.

Salah satunya, kata Adi, adalah dukungan para menteri muda Jokowi. Mereka diharapkan dapat memberikan inovasi dalam pembangunan Indonesia ke depan.

"Tentu salah satunya dengan topangan menteri muda yang berfikir maju progresif dan out of the box, berani melakukan manuver besar untuk perbaikan bangsa. Muda itu identik dengan perubahan sesuai selera anak zaman sekarang," ucap Adi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Dalam pidato kenegaraan, Jokowi juga menegaskan, tema kebijakan APBN pada 2020 akan berpusat pada SDM. Fokus pengembangan SDM ini sangat penting sebagai modal mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis digital.

Jokowi tak ingin bonus demografi yang terjadi di Indonesia menjadi sia-sia. Bonus tersebut harus bisa mendorong Indonesia menjadi negara maju pada periode 2020-2024.

"Saya yakin dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM, Indonesia dapat segera mewujudkan visinya menjadi negara maju. Dengan tekad tersebut, tema kebijakan fiskal tahun 2020 adalah 'APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia,' ujar Jokowi.

Jokowi juga memilih meningkatkan kapasitas SDM setelah melihat negara lain yang tengah mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Dengan mendorong kemampuan SDM maka bisa membuka jalan menuju pertumbuhan ekonomi. Ia menyebut Indonesia harus bisa menemukan peluang di tengah tren perlambatan ekonomi global.

Pemerintah pun berjanji bahwa anggaran akan ada untuk berbagai program pembangunan SDM. Itu diharapkan meningkatkan kemampuan sebagian besar penduduk Indonesia yang masih muda agar bisa bersaing di tingkat global.

"Berbagai program SDM kita siapkan untuk memastikan bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan. Kita bangun generasi bertalenta yang berkarakter dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi," ujar Jokowi.

Menurutnya, meningkatkan kualitas SDM mampu membebaskan Indonesia dari ketergantungan Sumber Daya Alam (SDA). "Berbekal inovasi, kualitas SDM, dan penguasaan teknologi kita bisa keluar dari kutukan sumber daya alam," ujar dia.

Peran SDM, diharapkan Jokowi, membuat inovasi yang disruptif dan menemukan peluang di tengah keadaan dunia yang berkembang dengan cepat. Ia pun menekankan perlunya mengubah pola lembaga pendidikan untuk menghasilkan SDM unggul.

"Lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan harus kita dukung untuk melakukan pembenahan secara besar-besaran agar mampu menghadapi perubahan. Persaingan dunia yang semakin ketat dan disrupsi di berbagai bidang, membutuhkan kualitas SDM yang tepat," jelas Jokowi.

Dalam pendidikan dasar, Jokowi juga tak ingin pembelajaran yang kaku tanpa kemanusiaan. Ia ingin ada kreativitas, kemampuan menyelesaikan masalah, sampai budaya mengantre, dan yang paling penting adalah menganut ideologi Pancasila.

"Kita butuh SDM unggul yang berhati Indonesia, berideologi Pancasila. Kita butuh SDM unggul yang toleran yang berakhlak mulia. Kita butuh SDM unggul yang terus belajar bekerja keras, berdedikasi," ucap Jokowi.

Tentu saja, untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan dana yang tak kecil. Anggaran pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 sebesar Rp 505,8 triliun.

Dana tersebut difokuskan untuk perluasan akses pendidikan, peningkatan skill, enterpreneurship dan dukungan untuk kegiatan penelitian.

Untuk menyiapkan SDM, lompatan pemerintah di 2020 adalah menyiapkan kartu pra-kerja. Program ini untuk meningkatkan akses keterampilan bagi anak-anak muda, para pencari kerja, dan mereka yang mau berganti pekerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menargetkan, sebanyak 2 juta orang yang akan masuk dalam program kartu pra kerja di tahun 2020. Program tersebut merupakan salah satu terobosan yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di tahun 2020.

"Dua juta orang yang akan dilatih melalui kartu pra kerja," kata Hanif.

Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, urai dia, dilakukan dalam berbagai bentuk. Mulai dari pelatihan vokasi hingga sertifikasi profesi melalui balai latihan kerja pemerintah maupun swasta.

"Kemudian lembaga pelatihan kerja swasta maupun juga training-training center di industri. Salah satu implementasi konkretnya adalah kartu prakerja di 2020," urai Hanif.

Langkah pemerintah mendorong peningkatan kualitas diharapkan, mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi sehingga mendorong kesejahteraan seluruh warga Indonesia. 

Di tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di angka 5,3 persen. "Pertumbuhan ekonomi akan berada pada tingkat 5,3 persen dengan konsumsi dan investasi sebagai motor penggerak utamanya," ujar Jokowi.

Namun target pertumbuhan ekonomi tersebut dinilai terlalu tinggi. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Industri Johnny Darmawan mengatakan, asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3 persen tersebut tidak mudah dicapai. Terlebih di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global seperti saat ini.

"Growth (pertumbuhan ekonomi) fokus ke konsumsi dalam negeri dan investasi. Asumsi ekonomi dunia juga berat. Jadi 5,3 persen ini cukup menantang dan tidak mudah untuk dicapai," kata dia saat berbincang dengan Liputan6.com.

Namun demikian, lanjut Johnny, selama faktor-faktor pendorong pertumbuhan ekonomi seperti konsumsi dalam negeri, investasi dan ekspor bisa meningkat, maka pertumbuhan sebesar ini bisa saja untuk dicapai di tahun depan.

"5,3 persen bisa tercapai selama asumsi yang dipakai bisa terpenuhi," ungkap dia.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rizal Taufikurahman mengatakan, target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen pada 2020 itu pada dasarnya serupa dengan target pertumbuhan ekonomi 2019. Hal tersebut justru menunjukkan perekonomian Indonesia tidak mengalami pertumbuhan alias stagnan.

"Artinya perekonomian nasional tidak jauh lebih baik dari 2019 ini. Padahal sektor konsumsi dan investasi saat ini masih belum memberikan sinyal yang lebih baik sesuai yang diharapkan. Target investasi masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal II 2019," tuturnya kepada Liputan6.com.

Rizal melanjutkan, dengan ketidakpastian perang dagang Amerika Serikat (AS)-Tiongkok hingga fluktuasi nilai tukar rupiah saat ini, sulit rasanya membawa angin positif bagi pasar khususnya dalam mengerek laju investasi.

"Termasuk dalam hal ini perlu kebijakan moneter yang kondusif. Efeknya tentu saja, aliran investasi (capital inflow) yang belum bisa dijamin masuk ke dalam negeri. Serta juga perlu perbaikan FDI yang perlu effort dalam antara kebijakan moneter yang ekspansif dan juga fiskalnya," ujarnya.

Di sisi lain, elastisitas harga minyak dunia juga masih sangat dipengaruhi oleh dinamika global.