Wiranto soal Kondisi Papua: Sudah Aman, Masyarakat Sudah Tenang

Liputan6.com, Jakarta - Menko Polhukam Wiranto mengatakan, usai konflik yang terjadi di beberapa wilayah Papua dan Papua Barat, situasi sekarang sudah terkendali dan aman. Bahkan masyarakat sudah tenang.

Hal ini disampaikannya usai menerima kehadiran Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Wakil Kepala BIN Teddy Lhaksmana di kantornya secara tertutup.

"Sudah terkendali, aman. Masyarakat sudah tenang, karena sudah ada penjelasan-penjelasan yang culup jelas dan gamblang dari berbagai pihak," kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

"Pak Kapolri juga sudah memberikan penjelasan secara detil tentang kejadian itu. Kemudian bahkan Wali Kota Surabaya, kemudian Gubernur Khofifah. Kemudian juga Gubernur Papua. Semua kan sudah memberikan penjelasan," lanjut dia.

Dia pun meminta agar semua pihak, khususnya para kepala daerah, untuk mengimbau masyarakatnya agar tidak terpengaruh provokasi.

"Semuanya akan mengumumkan, bahwa masyarakat hendaknya jangan sampai terpengaruh provokasi. Dengan berita-berita yang memang mem-provoke. Berita-berita yang memanfaatkan insiden itu untuk membuat kacau. Untuk membuat keruh suasana," ungkap Wiranto.

Dia pun mengucapkan syukur atas reaksi cepat yang dilakukan semua pihak untuk meredakan suasana.

"Kita bersyukur bahwa segera ada reaksi cepat dari berbagai pihak yang intinya agar semuanya bisa kembali kondusif lah, enggak ada masalah," pungkasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta kepada publik agar tidak memandang sebelah mata terkait sikap Indonesia pada Papua dan Papua Barat. Dia menilai pemerintah sudah memberikan perhatian besar kepada wilayah yang kini sedang terjadi insiden di Manokwari.

Dia menjelaskan, subsidi untuk wilayah tersebut diberikan lebih besar dari penghargaan yang diberikan PT Freeport. Dari sektor ekonomi juga banyak mengira bahwa Indonesia yang mengambil sumber daya alam (SDA).

"Tapi untuk diketahui, semua penghasilan besar itu Freeport dan gas itu kurang lebih Rp 20 triliun pajak royaltinya. Tapi negara, pemerintah memberikan anggaran, pembangunan, subsider hampir Rp 100 triliun. Jadi Papua itu disubsidi habis," kata JK di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (20/8/2019).

Menurutnya, pemerintah telah berusaha untuk membangun Papua dengan wilayah lain. Kemudian, Papua jugalah otonomi politik yang istimewa dibanding daerah lainnya. Salah satunya adalah gubernur terpilih di sana harus berasal asli dari Papua.

"Papua itu luar biasa otonominya. Gubernur di Papua secara hukum, teman-teman Papua bisa jadi gubernur di Jakarta, Jabar. Tapi orang Jakarta, Jabar dan lain-lain tak bisa (jadi gubernur di Papua)," ungkap JK.