Mary Jane dan 5 Terpidana Mati Bali Nine Dipulangkan ke Negara Asal, Apa Timbal Baliknya?

Mendagri Minta Gubernur Papua dan Papua Barat Temui Khofifah

Mendagri berharap, Gubernur Papua dan Papua Barat dapat berdialog dengan Gubernur Khofifah dan mahasiswa Papua yang mempunyai asrama di Malang mau pun Surabaya.

oleh Liputan6.com diperbarui 23 Agu 2019, 06:01 WIB

Diterbitkan 23 Agu 2019, 06:01 WIB

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendatangi Gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/8/2019). Kedatangannya untuk rapat lintas kementerian dan lembaga membahas pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk perbaikan basis data pemberian bantuan sosial (Bansos). (merdeka/com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta agar Gubernur Papua Lukas Enembe bersama Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

"Kalau suasana sudah mereda, segera lah Gubernur Papua bersama Gubernur Papua Barat datang ke Jawa Timur ketemu dengan Ibu Khofifah yang kemarin juga sudah menyampaikan permohonan maaf," ucap Tjahjo di Gedung KPK, Jakarta, seperti dilansir Antara, Kamis 22 Agustus 2019.

Kedatangan Tjahjo ke KPK dalam rangka rapat lintas kementerian membahas materi pencegahan tentang pemanfaatan NIK untuk perbaikan basis data pemberian bantuan sosial.

Tjahjo berharap, Gubernur Papua dan Papua Barat dapat berdialog dengan Gubernur Khofifah dan mahasiswa Papua yang mempunyai asrama di Malang mau pun Surabaya.

"Saya kira ini masalah kita bersama, tanggung jawab bersama mari kita selesaikan. Duduk bersama dengan pikiran yang dingin dengan hati yang jernih untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang utuh," ucap Tjahjo.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Minta Pelayanan Publik Tetap Berjalan

Selain itu, kata dia, pelayanan publik di wilayah Papua juga harus tetap berjalan kecuali kantor DPRD yang terbakar.

"Saya kira bisa berkantor di luar staf-stafnya tetapi setidaknya layanan publik baik untuk pemda provinsi, kabupaten/kota, kecamatan sampai di distrik, berjalan. Kami sudah meminta kepada kepala daerah untuk melarang ASN ikut turun ke jalan," ucap Tjahjo.

Lanjutkan Membaca ↓