Ibu Kota Pindah, Jakarta Jadi Rasa New York?

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi memindahkan lokasi ibu kota negara dari Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Beban Jakarta yang sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, keuangan, perdagangan, dan pusat jasa, menjadi salah satu penyebabnya.

"Kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah, dan polusi udara dan air yang harus segera ditangani," ujar Jokowi dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 26 Agustus 2019.

Menurut Jokowi, berbagai persoalan di ibu kota itu bukan kesalahan dari Pemprov DKI Jakarta, namun karena besarnya beban perekonomian yang diberikan Indonesia.

Jokowi menyatakan, Jakarta tetap akan menjadi pusat bisnis dan perdagangan, meski nantinya tidak lagi menyandang status sebagai ibu kota negara.

"Jakarta tetap jadi kota bisnis, kota pusat pedagangan, pusat jasa yang berkelas regional dan global," ujar dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut, Jakarta akan tetap menjadi pusat perekonomian, meski ibu kota dipindahkan ke Kalimantan Timur. Anies mengaku akan mendorong Jakarta menjadi simpul kegiatan perekonomian global.

"Jakarta kita dorong menjadi simpul perekonomian global. Jakarta akan tetap jadi pusat perekonomian, tidak ada pergeseran," ujar Anies di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 26 Agustus 2019.

Anies mengatakan telah melaporkan kepada Presiden Jokowi mengenai kebutuhan investasi untuk percepatan pembangunan Jakarta. Menurut dia, biayanya sebesar Rp 571 triliun.

"Sejak Februari lalu kami sudah membahas di level ratas bahwa pembangunan Jakarta harus dilakukan percepatan," kata dia.

Anies menyebut, pembangunan Jakarta akan dipercepat dan ditargetkan selesai pada 2030. Percepatan pembangunan akan dilakukan swasta, APBD, APBN, serta dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Adapun fokus pembangunan yang dilakukan, antara lain perumahan, transportasi umun, baik itu KRL, LRT, MRT, maupun jaringan bus seluruh Jakarta, utilitas, pembuangan air, dan jaringan air bersih.

Anies mengaku tak khawatir dengan keputusan pemerintah memindahkan ibu kota atau pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur. "Jakarta, rencana pembangunan, tetap jalan dengan atau tanpa pusat pemerintahan di Jakarta, itu jalan terus," jelasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf menyebutkan, dengan bertranformasinya Jakarta sebagai pusat ekonomi dan bisnis maka kota tersebut akan menjadi seperti New York.

Seperti diketahui, New York merupakan kota pusat ekonomi dan bisnis di Amerika Serikat (AS), sementara ibu kota yang merupakan pusat pemerintahan berada di Washington DC. Sebelum dipisah, pusat pemerintahan dan pusat bisnis ada di New York.

"Nanti Jakarta akan kehilangan beban, akan membuat kita semakin dinamis. Jakarta itu akan menjadi seperti New York seperti Sydney," kata dia, saat ditemui di Menara Batavia, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Oleh karena itu, dia menegaskan pemindahan ibu kota jangan dipandang negatif. Sebab yang pindah hanya aktivitas pemerintahan saja. Meski ada kehidupan lain yang ikut pindah ke sana.

"Sebenarnya gini, kalau pusat pemerintahan tidak usah terlalu dipusingin. Pusat pemerintahan, pusat kantor-kantor (yang pindah)," ujarnya.

Selain itu, dia mengingatkan bahwa proses pemindahan ibu kota tidak instan. Butuh waktu yang tidak sebentar untuk betul-betul memindahkan seluruh aktivitas pemerintahan ke tempat baru.

"Mindahin Ibu kota tuh gak akan cepat. Paling cepat 3 sampai 5 tahun masih berkembang. Inget Putrajaya. Bahkan kalau enggak salah Canberra itu 30 tahun pindah dari Sydney dan di Amerika pindah terus setiap 2 tahun dulu di awal-awal sebelum akhirnya dipindahin ke Washington DC," kata Triawan.

Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng juga menilai, ibu kota sudah perlu dipindahkan. Jakarta, menurutnya sudah sangat padat, sehingga tidak perlu menunggu lama lagi ibu kota pindah ke Kalimantan Timur.

"Masyarakatnya sudah padat di Jakarta. Jadi jangan kita membuat sesuatu itu dalam keadaan kita sudah sesek-sesekan. Kita sudah sesak sesak napas baru kita lakukan," ujar Mekeng di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).

Ketua Fraksi Golkar ini melanjutkan, Jakarta terlalu padat sebab menjadi pusat segalanya. "Bisnis di sini, pendidikan di sini, jadi nggak sehat. Kita ngabisin uang di jalanan hanya buat sesuatu yang tidak penting," kata dia.

Mekeng menyebut, setelah ibu kota pindah, Jakarta bisa ditata ulang menjadi pusat bisnis. Dia mencontohkan kota Sydney, Australia dan New York, Amerika Serikat. Supaya, Jakarta menjadi lebih kondusif sebagai pusat ekonomi negara.

Dengan pembagian ini, sejumlah warganet pun membandingkan Jakarta dengan New York di Amerika Serikat.

Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi menilai ada beberapa hal yang harus diperhatikan jika pemerintah jadi memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Salah satunya adalah tata ruang dan pengendalian kepadatan penduduk.

"Selanjutnya harus dipikirkan di kota yang baru adalah tata ruang, serta pengendalian kepadatan penduduk," kata Baidowi di Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Menurut Baidowi pemindahan ibu kota jangan sampai menimbulkan masalah yang sama seperti di Jakarta. Pasalnya, kata dia, masyarakat Indonesia terbiasa dekat dengan pusat pemerintahan.

Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Triawan Munaf mengungkapkan, gedung dan kantor bekas pemerintahan di Jakarta yang jumlahnya tidak sedikit akan disulap menjadi tempat usaha atau bisnis.

"Jakarta nanti akan menjadi tempat (pusat bisnis). Itu yang namanya kantor-kantor pemerintah nanti akan ditinggalkan oleh mereka itu akan jadi tempat-tempat usaha," kata dia saat ditemui di Menara Batavia, Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Kendati demikian, dia menyatakan skema perubahan fungsi gedung tersebut masih belum ditentukan. Saat ini hal tersebut masih dalam tahap pembahasan.

"Dan itu ada skema-skema yang sedang dipikirkan oleh pemerintah, bagaimana kantor-kantor ini yang selama ini menjadi beban traffic dan lain-lain bisa menjadi tempat tempat usaha, tempat usaha kreatif gitu kan," ujarnya.

Dia menegaskan, dengan pindahnya ibu kota ke Kalimantan Timur dapat membuat kesempatan berusaha di Jakarta semakin luas.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mendukung rencana pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur. Dia menyebut pemindahan tersebut dapat memberikan dampak posisif untuk Jakarta.

"Supaya pusat pertumbuhan, pusat ekonomi tidak terfokus di Jakarta. Jakarta ini kan pusat segalanya semuanya ada di sini campur aduk," kata Djarot di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2019).

Menurut dia, hal tersebut dapat berdampak pada daya tampung Jakarta yang semakin berat. Karena itu dengan rencana pemindahan Ibu Kota dapat membuat pemerataan wilayah di Indonesia.

Selain itu, Djarot mengharapkan agar Ibu Kota baru, nantinya dapat menerapkan otonomi khusus. Sehingga lokasi Ibu Kota tidak perlu adanya Pilkada.

"Jadi lebih aman. Jadi daerah khusus betul tidak ada Pilkada, tidak ada DPRD (kota) pastinya ya," jelasnya.