Pengamat: Semoga Jokowi Dengar Suara Rakyat, Menerbitkan Perppu KPK

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei yang menyatakan bahwa mayoritas publik mendorong Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) KPK. Hasil survei ini diharapkan dapat didengar oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Hasil survei LSI bisa nembus dinding Istana. Pak Jokowi mudah-mudahan ikut membaca, mendengar hasilnya bahwa masyarakat kita mayoritas menilai bahwa UU KPK hasil revisi justru melemahkan KPK," kata Pengamat Politik Syamsuddin Haris di Hotel Eria, Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2019).

Berdasarkan hasil survei LSI, 76,3 persen publik ingin Jokowi menerbitkan perppu. Survei juga menunjukkan bahwa Sebanyak 70,9 persen publik menilai UU KPK yang baru melemahkan KPK. Sementara, 18 persen menyatakan UU KPK baru menguatkan lembaga antirasuah.

Syamsuddin menilai, UU KPK hasil revisi cacat prosedural dan substansi. Sebab, revisi UU oleh DPR dibuat dengan suasana tertutup, tergesa-gesa, dan tanpa melibatkan KPK sebagai stakeholder utama yang diatur dalam UU.

"Itu tentu cacat prosedural," ucapnya.

Selain dianggap cacat, UU KPK juga dinilai bertentangan dengan visi Jokowi soal pemberantasan korupsi. Sehingga, Syamsuddin menilai dibutuhkan Perppu untuk memulihkan visi Jokowi untuk menguatkan KPK.

"Tadi kan hasil survei menunjukan UU KPK hasil revisi melemahkan KPK hampir 71 persen publik menilai. Jadi wajar kalu presiden yang punya komitmen menguatkan KPK memulihkan itu dengan Perppu," jelasnya.

* Dapatkan pulsa gratis senilai Rp 5 juta dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com di tautan ini.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Seperti diketahui, UU KPK menjadi polemik di masyarakat. Sebab, sebagian masyarakat menolak UU KPK direvisi lantaran dinilai pasal per pasalnya dapat melemahkan kinerja KPK memberantas korupsi.

Puncaknya, sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia melakukan unjuk rasa beberapa hari lalu. Mereka menuntut agar Presiden Jokowi menerbitkan peraturan perppu.

Setelah sebelumnya menolak, Jokowi akhirnya mempertimbangkan untuk menerbitkan perppu mencabut UU KPK hasil revisi. Sepekan lebih berlalu, Jokowi belum juga memberikan keputusan terkait perppu KPK.