Projo Bersiap Jadi Partai Politik, Pembuktian Jokowi Masih Kuat?

Alasan PKS Belum Bertemu Presiden Jokowi

PKS tidak ingin pertemuan dengan Jokowi dilakukan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024.

oleh Liputan6.com diperbarui 16 Okt 2019, 14:14 WIB

Diterbitkan 16 Okt 2019, 14:14 WIB

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengucapkan terima kasih kepada GENPRO Wilayah Sulawesi Selatan yang telah bekerja sama dengan MPR untuk melakukan Sosialisasi Pancasila.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi telah mengundang sejumlah pimpinan partai oposisi di Pilpres 2019. Mereka adalah Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Pertemuan berlangsung di Istana Merdeka Jakarta. Namun, waktunya tidak bersamaan. Dari empat partai oposisi, hingga kini Jokowi belum bertemu Ketua Umum PKS Muhammad Sohibul Iman.

Politikus senior PKS, Hidayat Nur Wahid, mengungkap alasan PKS belum ingin bertemu dengan Jokowi.

"Timingnya harus dipertimbangkan," kata Hidayat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Bila Jokowi mengundang ke Istana, PKS tak menolak. Namun, partai berlambang sabit kembar itu akan mencari waktu yang tepat. PKS tak ingin pertemuan dilakukan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024.

"Nanti jangan sampai kesannya ada pertemuan, kemudian artinya mau koalisi, mau gabung, minta menteri. Ribet lagi nanti jadinya," ucap dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Setelah Penentuan Menteri

Sandiaga Uno Dampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019

Presiden PKS, Sohibul Iman memberikan keterangan pers saat deklarasi capres cawapres Prabowo - Sandiaga di Kertanegara, Jakarta, Kamis (9/8). Koalisi Gerindra, PAN dan PKS membawa Prabowo-Sandiaga ke Pilpres 2019. (Merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

PKS, sambung Hidayat, telah berkomitmen akan mengawal kinerja pemerintah dari luar Kabinet Kerja. PKS juga memberikan ruang sebesar-besarnya kepada partai yang telah memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin untuk mengisi kursi Kabinet Kerja Jilid II.

"Sekali lagi, kami menghormati rasionalisasi dasar pemilu, yang menang silakan memimpin. Rasionalnya kan begitu. Kalau yang belum menang ya rasionalnya kami berada di luar. PKS melakukan semacam itu," ujar dia.

Wakil Ketua MPR ini memastikan, PKS akan bertemu Jokowi. Itu dilakukan setelah kegaduhan penentuan kursi menteri Kabinet Kerja Jilid II berakhir.

"Ya setelah kemudian tidak ada kegaduhan terkait masalah minta jabatan menteri, koalisi, dan lain sebagainya," tutup Hidayat.

Reporter: Titin Supriatin

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓