Dikritik soal Anggaran Bengkak Lem Aibon, Anies Baswedan Salahkan Sistem

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat suara perihal adanya mata anggaran pengadaan lem Aibon untuk sekolah se-Jakarta Barat oleh Dinas Pendidikan yang bernilai besar. Menurut Anies, kesalahan seperti itu tidak hanya terjadi di periodenya saja.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan, mata anggaran aneh selalu terjadi tiap tahun penganggaran. Anies menyatakan, penyebab utama berulangnya anggaran aneh karena sistem digital, tapi tidak pintar.

"Saya cek, jadi tiap tahun selalu muncul angka yang aneh-aneh. Kalau sistemnya smart maka dia akan melakukan kalkulasi, kegiatan A B C D E F G, itu enggak logis kalau dilakukan dengan angka yang tidak proporsional," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Ia menuturkan, selain sistem yang kurang maksimal, ada juga beberapa dinas yang teledor asal memasukan komponen anggaran dengan dalih hal tersebut akan dibahas bersama dewan dalam rapat KUA-PPAS.

Namun Anies menampik keteledoran seperti itu berpotensi adanya permainan anggaran jika tidak diteliti.

"Tidak. Karena dokumen itu dikeluarkan maka jadi kelihatan semua kan, itu biasanya dibahas di dewan nanti, kalau sudah pembahasan di dewan itu sudah dikeluarkan semua," tandasnya.

Untuk itu, agar masalah seperti ini tidam kembali terjadi, Anies berjanji akan menuntaskan reformasi sistem menjadi smart system. Dengan begitu, sistem akan secara otomatis menolak verifikasi jika data dalam algoritma tidak sesuai.

Proyek smart system tersebut ditargetkan Anies akan terlaksana pada 2020.

"Sistemnya harus diubah supaya begitu mengisi komponen, dia harus ngasih komponen yang relevan, dia harus mengisi dengn isian yang nyambung, kalau tidak, ditolak oleh sistem," kata Anies menandaskan.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Masalah ini mencuat bermula saat politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana mengkritisi melalui akun Twitternya mengenai anggaran untuk pembelian lem Aibon sebesar Rp 82,8 miliar.

Menanggapi hal itu Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengaku ada kesalahan pengisian data yang dilakukan pegawai di dokumen rancangan KUA-PPAS 2020 itu.

"Ini sepertinya salah ketik, kami sedang cek ke semua komponennya untuk diperbaiki," kata Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati saat dihubungi di Jakarta, Selasa malam.

Susi menyatakan, dalam usulan anggaran dinas melalui Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat itu, item yang diusulkan berupa kertas dan tinta saja. Dia menegaskan tidak ada pengajuan anggaran untuk pembelian lem aibon.

Berdasarkan laman apbd.jakarta.go.id pagu anggaran itu diusulkan oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat dengan nama "Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri" senilai Rp82,8 miliar.

Dalam rincian kegiatan itu, dijelaskan anggaran sebanyak itu akan digunakan untuk membeli lem Aibon bagi 37.500 orang selama 12 bulan dengan harga satuannya sebesar Rp184.000.

Dengan demikian, total biaya yang dibutuhkan mencapai Rp82.800.000.000 untuk pembelian lem yang masuk dalam komponen Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) tersebut.

Reporter: Yunita Amalia

Sumber: Merdeka.com