Fakta-Fakta Mundurnya Kepala Bappeda DKI Sri Mahendra

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan mengundurkan diri dari jabatannya.

Pengunduran diri Kepala Bappeda usai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaaan (Disparbud) DKI Jakarta Edy Junaidi yang juga mundur dari jabatannya.

Pengumuman mendadak itu bahkan diumumkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, Jumat (1/11/2019). Meski terkejut, Anies tetap menerima pengunduran diri Kepala Bappeda Mahendra.

Sebelum mengundurkan diri, rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) tengah disorot karena adanya berbagai kejanggalan anggaran aneh. Bappeda merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menyatukan seluruh anggaran di Jakarta.

Berbagai kejanggalan itu seperti anggaran influencer Rp 5 miliar, pembangunan jalur sepeda Rp 73,7 miliar, pembelian lem Aibon Rp 82,8 miliar, pembelian bolpoin Rp 124 miliar, hingga pembelian komputer Rp 121 miliar.

Lantas, apakah pengunduran diri Kepala Bappeda Mahendra berhubungan dengan rancangan APBD 2020 yang ini sedang disorot? Berikut ulasannya dihimpun Liputan6.com:

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melantik tujuh pejabat eselon II atau jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pelantikan tersebut berdasarkan hasil lelang jabatan yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta atau implementasi dari PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN.

"Pelantikan saat ini merupakan hasil rekomendasi PP tentang manajemen ASN dimana telah dilakukan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama," kata Anies Baswedan di Balai Kota, Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019.

Adapun tujuh pejabat yang baru dilantik itu yakni Sri Haryati sebagai Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta. Awalnya Sri menjabat sebagai Kepala Biro Perekonomian.

Uus Kuswanto sebagai Wakil Wali Kota Jakarta Timur. Kemudian Sri Mahendra Satria Wirawan sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana, sempat membeberkan adanya pengajuan sejumlah anggaran yang tidak masuk akal dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) untuk APBD 2020.

Di antaranya adalah anggaran untuk lem Aibon di Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebesar Rp 82 milliar, kemudian adanya pengajuan bolpoin sebesar Rp 124 milliar.

Kritikannya itu berupa unggahan tangkapan layar website apbd.jakarta.go.id di salah satu media sosialnya. Tangkapan layar itu, kata dia, diperoleh sebelum website anggaran milik Pemprov DKI Jakarta diturunkan pada 11 Oktober 2019.

"RKPD sempat diunggah 11 Oktober siang, sore langsung di-take down. Tapi masih ada di history ternyata link RKPD masih bisa diakses," kata William di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019.

Akan tetapi, Kepala Bappeda DKI Jakarta Sri Mahendra mengaku, Pemprov DKI belum pernah mengunggah dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang menjadi rancangan KUA-PPAS 2020.

"Itu cuma mempersiapkan saja. Kalau misalnya nanti sudah disahkan, kan kemarin asumsinya segera dibahas, begitu selesai bahas itu akan segera upload," ucap Mahendra.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan mengundurkan diri dari jabatannya. Pengumuman mendadak itu diumumkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Kepala Bappeda Bapak Mahendra mundur per hari ini," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Anies menyatakan menerima pengunduran diri Mahendra. Anies menyebut Mahendra akan menjadi widyaiswara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI Jakarta.

"Pak Mahendra akan kembali jadi widyaiswara seperti posisi beliau sebelumnya. Pelaksana Tugas Kepala Bappeda dipegang oleh Ibu Suharti, Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Penduduk dan Permukiman," ucap Anies.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi pengunduran diri Kepala Bappeda Sri Mahendra Satria Wirawan. Ia mengaku kaget atas pengunduran diri Mahendra.

"Meski terkejut, tapi kami menerima pengunduran diri Mahendra dan saya sampaikan bahwa ini adalah sebuah sikap yang perlu dihormati dan dihargai ketika memilih untuk memberikan kesempatan pada yang lain," ujar Anies.

Nantinya Mahendra akan kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Widyaiswara.

Alasan MundurMahendra menyebut alasan mundur dirinya karena melihat situasi penyusunan anggaran DKI saat ini.

"Seperti kita ketahui, situasi dan kondisi yang terjadi saat ini yang membutuhkan tentunya kinerja Bappeda yang lebih baik lagi, saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri," ujar Mahendra.

Mahendra berharap kinerja Bappeda lebih baik lagi setelah dia mengundurkan diri.

"Harapan agar akselerasi Bappeda dapat lebih ditingkatkan di masa-masa yang akan datang," kata dia.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjuk Deputi Gubernur bidang Pengendalian Penduduk dan Pemukiman Suharti sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta menggantikan Sri Mahendra Satria Wirawan yang mengundurkan diri.

"Dia (Mahendra) akan kembali ke posisi beliau sebelumnya dan kepala Bappeda atau Plt akan dipegang oleh Ibu Suharti Deputi Gubernur bidang Pengendalian Penduduk dan Pemukiman," ucap Anies.

Anies menilai, Suharti adalah seorang yang berpengalaman di bidang perencanaan. secara kepegawaian dari Bapenas menjadi perencana di Kemendikbud dan sempat jadi Deputi, lalu sekarang Plt Bappeda.

Anies akan segera umumkan seleksi terbuka yang akan melibatkan dan mengundang semua Aparatur Sipil Negara (ASN) secara terbuka dan bukan hanya DKI.