Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengawal penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar bisa tepat sasaran. Jokowi tak ingin ada anak-anak Indonesia yang putus sekolah karena tersangkut biaya pendidikan.
Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas program pendidikan dan beasiswa di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/11/2019).
"Saya minta implementasi penyaluran KIP, KIP kuliah, dan beasiswa agar dikawal dengan baik, sehingga tepat sasaran. Jangan sampai ada yang tidak sekolah gara-gara biaya pendidikan," kata Jokowi.
Advertisement
Jokowi juga menekankan soal program pembenahan sistem pendidikan yang mampu merespons perubahan dunia dengan cepat dan fleksibel.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta menteri terkait melakukan terobosan dengan memanfaatkan infrastruktur untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan.
"Sehingga perwujudan pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang bisa menjangkau geografis Indonesia yang luas bisa dilakukan, karena mencakup 17.000 pulau dan 300 ribu sekolah yang ada," jelasnya.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Skema Program Bersama
Menurut Presiden, sarana dan prasarana pendidikan yang rusak atau ambruk harus diprioritaskan untuk dibenahi. Jokowi ingin ada skema antara pemerintah daerah dan pusat agar proses rehabilitasi cepat terselesaikan.
"Walau ini ranah kewenangan daerah dan mestinya harus menjadi fokus pemerintah daerah, saya minta ada skema program bersama antara pusat dan derah dalam melakukan percepatan rehabiltasi gedung-gedung yang rusak berat, sedang, atau ringan," tutur Jokowi.
Â
Advertisement