Jabatan Apa yang Cocok untuk Ahok di BUMN?

Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir memastikan penetapan jabatan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di  BUMN akan dilakukan awal Desember 2019.

Namun, posisi jabatan apa yang akan diembankan kepada Ahok, Erick belum mau membeberkannya. Baik itu untuk posisi direktur utama ataupun komisaris Pertamina.

"Saya nggak bisa jawab," ucap Erick.

Sebelumnya, Rabu, 13 November kemarin, Ahok memenuhi undangan Menteri BUMN. Dalam balutan kemeja batik berwarna cokelat bercorak, Ahok datang sekitar pukul 09.38 WIB. 

Terkait kabar tersebut, pihak Istana pun angkat bicara. Ahok disebut harus mundur terlebih dahulu dari partai politik apabila ingin menjadi direksi BUMN.

"Tidak ikut dalam partai politik, tidak boleh berkecimpung dalam partai politik. Kalau pun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri. Karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu, tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," ujar Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu kemarin. 

Sementara itu, Ahok membenarkan bahwa dirinya diminta memimpin salah satu BUMN. Namun, belum diketahui untuk posisi jabatan apa. Meski begitu suami dari Puput Nastiti Devi ini mengaku siap jika dibutuhkan oleh negara.

"Kalau buat negara, ya, saya mau. Apa saja untuk negara, saya mau," ujarnya singkat saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Rabu, 13 November 2019.

Lantas, apakah posisi yang pas untuk Ahok? Berikut ini sejumlah analisa para tokoh untuk posisi Ahok di BUMN: 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mendukung langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang bakal melibatkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai direksi salah satu BUMN.

Dia menganggap Ahok dinilai punya kompetensi untuk memacu kinerja BUMN. Salah satunya memiliki manajemen kepemimpinan yang sudah teruji dan mempunyai jaringan yang luas. 

"Dan Pak Ahok dikenal punya visi kerakyatan ya, jadi bisa mengawal BUMN ini benar-benar sebagai agen pembangunan dan sesuai filosofi pendiriannya. Dulu kan Bung Karno itu merintis sejumlah BUMN seperti industri semen, baja, Sarinah, BNI, untuk membangun kedaulatan ekonomi. Jadi visi kerakyatan itu harus dijaga, dan Pak Ahok punya keteguhan itu," ujar Mufti saat dihubungi, Rabu, 13 November 2019. 

Terkait BUMN mana yang cocok dipimpin Ahok, Mufti Anam menilai ada sejumlah BUMN strategis.

"Yang pasti BUMN yang kaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Misalnya soal energi, biar benar-benar perusahaan energi kita hasilkan pendapatan optimal dari sisi bisnis, tapi sekaligus tetap melayani rakyat. Juga biar makin berkelas dunia. Tapi itu detailnya pemerintah yang akan memutuskan," ujarnya. 

Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin membenarkan bahwa Erick Thohir dan Ahok membahas isu BUMN. Ia pun menyebut memang ada penugasan bagi Ahok.

"Betul memang Pak Ahok dipanggil Pak Erick mereka berbicara mengenai BUMN. Rencananya memang ada tugas yang diberikan ke beliau (Ahok)," ujar Budi pada Rakornas 2019 di Sentul, Jawa Barat, Rabu, 13 November kemarin.

Mantan Dirut Inalum itu belum mau menjawab sektor mana yang akan Ahok pimpin atau kapan jadwal pengumumannya, namun ia menyebut Ahok belum tentu menjadi dirut.

Secara pribadi, Budi menyebut Ahok merupakan salah satu putra terbaik bangsa. Ia pun percaya Ahok layak diberikan kesempatan.

Ketika ditanya apakah penunjukan Ahok atas permintaan Presiden Joko Widodo, Budi berkata sang presiden memang menginginkan putra-putri terbaik bangsa untuk meningkatkan performa ekosistem BUMN.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institute Achmad Yunus menyatakan, langkah yang diambil Menteri Erick ini dapat dianggap sebagai politisasi BUMN.

"Ini bukan pertama kalinya direksi BUMN dari orang non karir, tapi kita kenal Ahok ini latar belakangnya politik, dia besar dalam politik, sehingga ini kami anggap sebagai bagian dari politisasi BUMN," ujar Achmad saat dihubungi Liputan6.com, Rabu, 13 November 2019. 

Meski belum mau membeberkan posisi apa yang akan dijabat Ahok, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menginsyaratkan mantan Bupati Bangka Belitung itu bakal ditempatkan di BUMN sektor energi.

"Kira-kira begitu (BUMN sektor energi). Kalau saya tahu masa saya beri tahu kamu," ungkapnya.

Menurut pandangannya, sosok Ahok dinilai positif untuk memimpin salah satu perusahaan plat merah.

"Kan bagus dia masuk BUMN," kata dia, saat ditemui, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu kemarin. 

Meskipun demikian, Mantan Menko Polhukam ini enggan memberikan komentar banyak terkait posisi apa yang bakal diisi Ahok kelak.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun angkat bicara terkait posisi Ahok di BUMN. Menurut Jokowi, Ahok mempunyai peluang untuk memimpin BUMN.

"Kita tahu kinerjanya Pak Ahok, jadi ini masih dalam proses seleksi," kata Jokowi menjawab pertanyaan peluang Ahok memimpin BUMN besar seperti Pertamina.

Ketika ditanya peluang Ahok apakah di posisi komisaris atau direksi, Jokowi mengatakan bisa dua-duanya. "Bisa dua-duanya tapi pakai proses seleksi, masih dalam proses," katanya.

"Kita kan tahu kinerjanya, penempatannya di mana itu proses seleksi yang ada di Kementerian BUMN," tegasnya.

Mengenai statusnya yang masih sebagai orang parpol, Jokowi meminta wartawan menanyakan kepada Menteri BUMN.

Ketika ditanya apakah Ahok akan menempati posisi di BUMN energi, Jokowi mengatakan masalah itu sangat teknis.

Bentuk dukungan lainnya juga datang dari Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevry Hanteru Sitorus. Menurut Deddy, Ahok adalah figur berintegritas yang mampu menempati posisi sebagai bos BUMN. 

Santer berembus kabar, jika mantan Bupati Belitung Timur itu direkomendasikan menjabat posisi Komisaris PT Pertamina atau PT PLN (Persero).

Menurut Deddy, Ahok lebih tepat menjadi Direksi PLN yang saat ini masih dipimpin oleh pelaksana tugas sejak Sofyan Basir diringkus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ahok dikenal sebagai orang yang tegas, bersih, dan punya kapasitas lebih pas duduk sebagai Direksi PLN daripada duduk sebagai komisaris di Pertamina," kata Deddy, kepada wartawan, Rabu (13/11/2019).

Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu menyampaikan, Ahok memiliki pengalaman memimpin dan manajerial yang baik untuk mengelola BUMN besar.