Akan jadi Pejabat BUMN, Ini Perjalanan Politik Ahok hingga Harapan Kementerian Padanya

Liputan6.com, Jakarta - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali menjadi perhatian publik. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu dikabarkan bakal menduduki jabatan penting di salah satu BUMN dalam waktu dekat.

Saat ini, posisi direktur utama di empat BUMN masih kosong, yaitu PT Bank Mandiri Tbk, Bank Tabungan Negara Tbk (Bank BTN), Inalum, dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Ahok merupakan lulusan Fakultas Teknologi Mineral jurusan Teknik Geologi Universitas Trisakti dan mendapatkan gelar Insinyur Geologi pada 1989.

Ia kemudian melanjutkan pendidikan magister pada 1994 dengan gelar Master Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya.

Rekam jejak pendidikannya di bidang mineral ditambah manajamen keuangan, memicu spekulasi bahwa Ahok kemungkinan akan ditempatkan sebagai orang nomor satu di PLN atau pun Inalum.

Posisi Direktur Utama Inalum saat ini kosong setelah ditinggal Budi Gunadi Sadikin yang juga ditunjuk menjadi Wakil Menteri BUMN.

Begitu pula posisi Direktur Utama PT PLN yang kosong setelah Sofyan Basir dinonaktifkan terkait kasus Proyek PLTU Riau-1.

Namun, teka-teki posisi yang akan ditempati Ahok masih tanda tanya. Mengingat terdapat juga posisi direktur utama yang lowong di PT Bank Mandiri Tbk dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).

Lantas, seperti apakah perjalanan Ahok baik dalam politik maupun wirausaha? Berikut ulasannya:

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dilansir dari situs ahok.org, Ahok mengawali perjalanan usahanya dengan mendirikan perusahaan CV Panda yang bergerak di bidang kontraktor pertambangan PT Tima di tempat kelahirannya, Belitung.

Ahok kemudian juga mendirikan PT Nurindra Ekapersada sebagai persiapan membangun pabrik Gravel Pack Sand (GPS) pada 1995.

Perusahaan yang memiliki visi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh itu membawa Ahok untuk memulai pembangunan pabrik pengolahan pasir kwarsa pertama di Pulau Belitung dengan memanfaatkan teknologi Amerika dan Jerman. Ahok didukung oleh seorang tokoh pejuang kemerdekaan Wasidewo.

Sebagai pengusaha, dia mengalami sendiri pahitnya berhadapan dengan politik dan birokrasi yang berbelit. Pabrik Ahok ditutup karena melawan kesewenang-wenangan pejabat kala itu.

Perjalanan politik Ahok dimulai pada 2004, Ahok bergabung di bawah bendera Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) yang saat itu dipimpin oleh Dr Sjahrir.

Dia pun mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Ahok kemudian terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004-2009.

Selama di DPRD, Ahok dikenal masyarakat karena sering terjun ke lapangan dan mendengar keluhan. Setelah tujuh bulan di DPRD, muncul dukungan untuk mendorong Ahok maju menjadi Bupati Belitung Timur. Ahok berhasil memperoleh jabatan itu untuk periode 2005-2010.

Dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2009, Ahok pun maju sebagai caleg dari Partai Golkar. Ia berhasil mendapatkan suara terbanyak dan memperoleh kursi DPR.

Selama di DPR, Ahok duduk di komisi II dengan lingkup tugas di bidang dalam negeri, sekretariat negara, dan pemilu.

Pada 2012 nama Ahok kian mencuat karena dipilih Joko Widodo atau Jokowi sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta yang diusung PDIP dan Gerindra.

Setelah melalui dua tahap Pilkada, akhirnya pasangan Jokowi-Basuki ditetapkan sebagai pemenang dan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2012-2017.

Pada Pemilu 2014, Jokowi meletakkan posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Untuk mengisi posisi ini, Ahok mengisi posisi pelaksana tugas atau Plt Gubernur hingga akhirnya Jokowi dilantik sebagai Presiden RI yang mengharuskannya mundur. Ahok pun resmi diangkat sebagai Gubernur.

Pada Pilkada 2017, Ahok menggandeng Djarot Saiful Hidayat untuk kembali maju mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017-2022.

Namun sayang, Ahok dan pasangannya memperoleh suara yang lebih rendah dari pesaingnya, yaitu Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang meraih sebanyak 57,96 persen suara.

Pada saat yang sama, Ahok tersandung kasus penistaan agama. Ia dijatuhi vonis dua tahun penjara. Ahok bebas pada 24 Januari 2019.

Kementerian BUMN meyakini sosok Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dapat membantu BUMN menjadi lebih baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas.

"Pak Erick Thohir (Menteri BUMN) melihat bahwa ini memang bisa bantu kita. Pak Ahok juga masih muda, kita minta bantu BUMN," ujar Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga.

Dia menyampaikan, pemilihan Ahok untuk ikut masuk dalam jajaran pejabat BUMN merupakan rekomendasi dari sejumlah pihak kepada Kementerian BUMN. Selain itu, BUMN juga berkoordinasi dengan Presiden.

"Yang pasti soal rekomendasi atau apapun, banyak masukan kepada kita dan Erick. Yang pasti setiap posisi yang vital untuk BUMN kan pasti kita harus koordinasi dengan Pak Jokowi. Tidak mungkin tidak. Karena BUMN banyak menyangkut banyak kehidupan pasti kita konsultasi dengan Pak Jokowi," kata Arya.

Dia menyebut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu dinilai memiliki kapasitas yang mumpuni untuk mengelola salah satu BUMN.

"Beliau kan punya kapasitas yang diakui publik juga. Untuk memperbaiki banyak hal juga," ucapnya.

Dia memastikan Ahok akan menduduki posisi penting di salah satu BUMN strategis. "Strategis sudah pasti, dengan kondisi Pak Ahok memang bisalah," kata Arya.

Sayangnya, Arya belum berkenan untuk mengungkapkan lebih jauh sektor mana yang akan ditangani oleh Ahok nanti.

"Soal energi atau apapun kita belum tahu. Tapi yang pasti, tadi kami meminta kesediaan beliau dulu supaya mau bergabung bersama kita, karena kita butuh orang seperti Pak Ahok yang bisa dukung BUMN," pungkas Arya.

Bermodalkan pengalamannya sebagai pengusaha dan juga politisi, Ahok diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap negara.

Reporter : Idris Rusadi Putra

Sumber : Merdeka