Komisi VIII DPR Minta Khotbah Masjid BUMN Tak Dipegang Sembarang Orang

Liputan6.com, Jakarta - Densus 88 Antiteror menangkap satu terduga teroris di Cilegon, Banten yang bekerja di salah perusahaan BUMN, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Terkait hal itu, anggota Komisi VIII Fraksi PKB Maman Imanulhaq Faqi mengusulkan, agar masjid-masjid di BUMN dipegang pejabat eselon yang terbukti toleran dan juga memperhatikan khotbah yang menyejukkan.

"Saya usul masjid-masjid di BUMN tidak dipegang sembarang orang, paling tidak dipegang eselon II sepangkat direktur. Supaya bisa terlihat kalau ada suatu masjid mengajarkan paham radikal terorisme itu tinggal dipertanggungjawabkan adalah direktur tersebut," kata dia, Jakarta, Jumat (15/11/2019/).

"Sekarang masjid-masjid diberikan hanya diberikan pada hanya tukang bersih biasa tanpa diberi tanggung jawab apa pun, itu yang bahaya," tambahnya.

Dia juga mengimbau agar pemerintah mengadakan seleksi ketat menjaring ASN dan BUMN.

"Perlu ada seleksi yang ketat bagi siapapun yang mau masuk BUMN, ASN termasuk dites bagaimana komitmen kebangsaannya soal ideologi pancasila soal NKRI," kata Maman.

Sebelumnya, Tim Densus 88 Antiteror menangkap satu terduga teroris di Cilegon, yang bekerja di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pegawai yang ditangkap tersebut merupakan karyawan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.

Corporate Secretary PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Pria Utama mengakui kalau pria yang ditangkap merupakan karyawan yang bekerja dipihaknya. Namun demikian, dia membantah kalau pria tersebut adalah petinggi di perusahaan pelat merah itu.

"Bahwa berdasarkan informasi yang kami peroleh, yang bersangkutan adalah karyawan level staf setingkat supervisor di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan bukan merupakan petinggi atau level manajemen di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk," ucap Pria Utama dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Kamis (14/11/2019).

Pria mengaku menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada pihak kepolisian dan Densus 88. Dia juga menegaskan, mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh aparatur hukum dalam rangka memerangi terorisme di Indonesia.

Sebelumnya Maman meminta Menag bisa lebih fokus pada kementerian lain selain Kementerian Agama, sebab paham radikal justru banyak dianut di Kementerian lain.

"Saya berharap Pak Menteri ada koordinasi dengan beberapa kementerian karena sebetulnya yang radikal bukan di Kemenag. Di Kemenag itu isinya kelompok-kelompok toleran, Islamnya Islam yang moderat," kata Maman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 7 November 2019.

Maman menyebut kementerian lain itu adalah Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kemendikbud memiliki jajaran yang dicap radikal dan perlu diperhatikan dan dikoordinasikan.

"Kita lihat di Kemenkeu, di BUMN, Kemendikbud, itu teman-teman itu ada yang dicap radikal. Jadi tolong dikoordinasi," kata Maman yang juga warga nahdliyin tersebut.