Gerindra Sebut Anies Baswedan Tak Pernah Janji soal Penggusuran saat Kampanye

Taufik menegaskan, langkah yang dilakukan Pemprov DKI sudah tepat untuk penataan lingkungan di wilayah Sunter.

oleh Liputan6.com diperbarui 18 Nov 2019, 23:31 WIB
Diterbitkan 18 Nov 2019, 23:31 WIB
Nestapa Ratusan Korban Penggusuran Sunter
Aktivitas warga korban penggusuran di Jalan Sunter Agung Perkasa VIII, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (18/11/2019). Tercatat 570 jiwa dari 62 KK tetap bertahan di wilayah gusuran pasca rumah mereka diratakan pemerintah setempat Kamis (14/11/2019) lalu. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik menegaskan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak pernah berjanji tidak melakukan penggusuran saat kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017 lalu.

"Setahun saya enggak ada janji, kalau tidak ada penggusuran," kata Taufik seperti dilansir Antara, Senin (18/11/2019).

Taufik berharap agar semua pihak melihat dengan jelas lokasi atau status tanah yang digusur, apakah milik individu atau milik pemerintah.

"Kalau tanah pemerintah, dirapikan dan ditata kembali," ujar Wakil Ketua DPRD Jakarta itu.

Taufik menegaskan prosedur yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta sudah sangat tepat untuk penataan lingkungan di wilayah Sunter, Jakarta Utara sebagai upaya penanggulangan banjir dan penataan lingkungan.

Pemerintah Kota Jakarta Utara sebelumnya mengklaim, penertiban bangunan dan tempat usaha warga di Jalan Sunter Agung Perkasa VIII, Kecamatan Tanjung Priok, Kamis 14 November 2019 sudah sesuai aturan.

"Kami sudah memberikan himbauan, surat peringatan tiga kali, menerima perwakilan warga di kantor hingga bertemu koordinator warga di tempat tinggal mereka," kata Camat Tanjung Priok, Syamsul Huda.

Menurut Syamsul, dalam setiap pertemuan, warga meminta agar direlokasi ke tempat lain agar mereka dapat berusaha kembali. Namun jika permintaan itu di lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial, pemerintah tidak bisa membantu.

"Kami menawarkan solusi agar mereka bisa direlokasi ke rumah susun, tetapi warga juga tidak mau," ujar Syamsul.

Syamsul menegaskan upaya dilakukan pemerintah bukan penggusuran tetapi penataan dan penertiban bangunan yang tidak sesuai dengan fungsinya. "Kita melakukan penataan, bukan penggusuran," tegas Syamsul.

Penataan itu dilakukan untuk mendukung program pemerintah menormalisasi saluran air sepanjang 400 meter dengan lebar sekitar enam meter. Wilayah tersebut rawan terjadinya genangan saat musim hujan.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Lip Service

Anies Baswedan Menuju ke Masjid Sunda Kelapa
Gubernur DKI terpilih, Anies Baswedan mengacungkan jempol ke awak media di rumahnya kawasan Lebak Bulus, Jakarta, Senin (16/10). Berpakaian lengkap dinas Gubernur DKI, Anies bersiap pergi menuju Masjid Sunda Kelapa. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Politikus PDIP Gembong Warsono menyatakan, janji Gubernur Anies Baswedan tak ada penggusuran saat kampanye pilkada 2017, hanya sekadar lip service.

"Apa yang diucapkan saat kampanye itu hanya lip service untuk mendapatkan simpati masyarakat," kata Gembong, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Ia membandingkan Anies dengan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat kampanye. Ahok menegaskan tetap akan menggusur untuk menata kawasan kumuh di Jakarta. 

Menurut Gembong, penggusuran bukan hal tabu lagi dalam penataan Jakarta, di mana sebagai ibu kota sekaligus pusat bisnis.

Menyinggung penggusuran di Sunter, Jakarta Utara, Gembong mengaku tak mau berlarut memperdebatkan setuju tidaknya adanya langkah tersebut. Hanya, dia mengingatkan usai penggusuran Pemprov harus menyediakan hunian pengganti bagi warga terdampak.

"Enggak ada cara lain, sekarang Fraksi PDIP mendorong yang tergusur mendapat tempat yang layak huni bagi mereka," ucapnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya